BORNEONEWS, Palangka Raya - Korem 102 Panju Panjung mencatat selama Januari 2023-September 2023 di Kalimantan Tengah terdapat 69 kasus sengketa lahan.
Sengketa lahan yang terjadi di wilayah ini terjadi antara masyarakat dengan perusahaan, baik karena permasalahan tumpang tindih lahan, kebun plasma, masalah pekerjaan, dan soal ganti rugi.
Hal itu disampaikan Danrem diwakili oleh Kasrem 102/Pjg Kolonel Inf Ulysses Sondang saat menghadiri Rapat koordinasi lintas sektor pengamanan tahapan Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Kalteng, bertempat di Ballroom M-Bahalap Hotel Palangka Raya, Rabu, 4 Oktober 2023.
"Selama bulan Januari 2023-September 2023 sebanyak 69 kasus, sengketa antara masyarakat dengan perusahan," ucap Kasrem 102/Pjg Kolonel Inf Ulysses Sondang.
Kondisi ini menurut dia memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang ada di Kalteng. Sehingga, dirinya mengharapkan sinergitas semua pihak untuk menanganinya.
Selain itu, ia juga memberitahukan, dalam hal ini Korem 102/Pjg telah terlibat dalam pengamanan Pemilu sejak reformasi politik di Indonesia pada tahun 1998. Kapasitas TNI memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan selama Pemilihan Umum (Pemilu).
--page
"Meskipun TNI adalah sebuah lembaga militer, perannya dalam pemilu sangat terbatas dan diatur oleh undang-undang. Dan peran perbantuan kepada Polri pada bidang pengamanan Pemilu 2024 mendatang," bebernya. (MARINI/J)
