BORNEONEWS, Nanga Bulik - Setelah vakum cukup lama karena terjadi peralihan pengelolaan (dikelola pihak ke tiga), puluhan masyarakat Desa Tamiang, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau kini kembali kompak ikut terlibat dalam pengelolaan kebun kelapa sawit yang menjadi potensi desa.
Penasehat Tim Pengelola Kebun Desa (TPKD) Tamiang, Edi Manto, menyebut antusiasme masyarakat Desa Tamiang cukup tinggi dalam mengelola kebun secara swadaya.
"Puluhan masyarakat lokal Desa Tamiang kita libatkan kembali, untuk bagian perawatan kebun saja jumlahnya mencapai 65 orang. Jumlah tersebut di bawah tanggungjawab dua mandor yakni saudara Guntur dan Ipanwe," sebut Edi Manto, Kamis, 5 Oktober 2023.
Keterlibatan masyarakat dalam mengelola kebun desa, kata Edi Manto, menciptakan semangat yang berlipat bagi TPKD dan masyarakat, karena keberadaan kebun dapat mejadi sumber pendapatan masyarakat dan desa, baik secara langsung maupun tidak langsung.
"Masyarakat yang ikut bekerja di kebun kita upah sesuai standar, sedangkan masyarakat yang tidak terlibat secara langsungpun tetap mendapat manfaat dari hasil kebun melalui berbagai program yang dicanangkan TPKD dan Pemerintah Desa," jelasnya.
--page
Edi Manto juga mengaku jika pengelolaan kebun saat ini masih dalam masa transisi, sehingga masih banyak hal yang terus dibenahi. Namun, kata dia lagi, semangat masyarakat terus menjadi penyemangat TPKD.
Betapa, hasil pengelolaan kebun dalam kurun waktu kurang dari sebulan terakhir saja TPKD melalui pemdes mampu menggratiskan pembayaran pemasangan instalasi dan KWH listrik PLN masyarakat Desa Tamiang, serta kebutuhan-kebutuhan lainnya.
Pelunasan biaya untuk pemasangan, instalasi dan KWH baru tersebut sebesar Rp.323.000.000. Jumlah tersebut untuk mengcover 146 KWH dengan rincian 140 untuk rumah warga dan 6 KWH lainnya dipasang di berbagai fasilitas umum yang ada di Desa Tamiang. Bahkan pelunasannya disaksikan langsung oleh Bupati Lamandau, Camat Bulik hingga tokoh adat.
Selain itu, beberapa kebutuhan lain juga mampu dipenuhi termasuk Pengadaan Baju Adat semilai Rp25 juta untuk keperluan kegiatan adat di Desa.
(HENDI NURFALAH/Y)
