BORNEONEWS, Sampit - Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin mengatakan penyelewengan distribusi BBM maupun gas subsidi harus ditindak tegas.
"Penindakan itu penting agar penyelewengan distribusi baik BBM maupun gas. Orang yang aji mumpung memanfaatkan situasi ini harus ditindak stakeholder terkait," kata Mukhtarudin saat seminar umum diseminasi informasi BPH Migas dan DPR RI di Aquarius Boutique Hotel Sampit, Sabtu, 7 Oktober 2023.
Dia mengatakan, Pertamina hanya bisa melaporkan tetapi yang menindak adalah stakeholder lain. Oleh karena itu mereka harus menertibkan agar negara tidak semakin kesulitan untuk subsidi dan minyak betul-betul digunakan oleh masyarakat.
"Saya hanya bisa menghimbau kepada aparat hukum untuk menindak jika memang terjadi penyelewengan. kalau ada SPBU yang nakal ya SPBUnya yang ditertibkan, apakah dicabut isinya," ujarnya.
Hal itu juga telah ia sampaikan dalam berbagai rapat. Jika hukum tak ditegakkan dalam rangka menjaga kuota BBM akan terjadi kelangkaan.
--page
Lanjutnya, jika terjadi kelangkaan harus diselidiki apa penyebabnya. Apakah kurang karena penyelewengan atau kurang karena konsumen meningkat. Kalau kurang kuota akibat konsumen meningkat berarti kuotanya kita tambah. Tetapi kalau kekurangan kuota akibat penyelewengan maka harus ditertibkan.
"Ada beberapa SPBU mengadu kepada kami mereka diancam diturunkan preman di pagar segala macam sehingga ada beberapa SPBU yang tidak berani menjual subsidi Karena Mereka takut jadi itu di Kalimantan Tengah," tutupnya. (DEWI PATMALASARI/J)
