BORNEONEWS, Arut Utara - Para anggota DPRD Kotawaringin Barat asal daerah pemilihan (dapil) tiga menampung sejumlah aspirasi warga, Senin (18/4). Aspirasi paling utama soal kebutuhan warga Aruta atas ketersediaan akses jalan penghubung antardesa maupun antarkecamatan yang layak.
Wakil Ketua II DPRD Kobar Ahmadi Riansyah menuturkan, sesuai hasil tinjauan lapangan dan dialog pertemuan dengan warga, di Kelurahan Pangkut. Pihaknya menyimpulkan, satu-satunya persoalan utama lambat dan tertinggalnya progres perkembangan dan kemajuan pembangunan di Aruta adalah minimnya infrastruktur jalan antardesa dan akses penghubung dengan kecamatan lain sekitar.
Minimnya infrastruktur jalan di Aruta ini, menurut dia, cukup ironis. Pasalnya, Aruta merupakan kecamatan di Kobar penghasil Tanah Latrit atau bahan mineral yang biasa digunakan untuk penyiapan konstruksi pembangunan jalan di Kobar.
"Daerah penghasil Latrit. Malah kondisi infrastrukturnya seperti ini. Akses jalan penghubung beberapa desa, seperti Kerabu dan Dau dengan pusat kecamatannya, sangat minim," ujar Ahmadi Riansyah, Senin (18/4).
Terdapat beberapa solusi yang bisa diambil demi mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di Aruta. Seperti melaksanakan pembangunan dengan kolaborasi anggaran pendapatan belanja (APBD) dengan Dana Desa, dan pelibatan sejumlah perusahaan besar swasta (PBS) yang ada di sekitar Aruta.
"Di Aruta itukan ada lima perusahaan, mereka kita libatkan membangun jalan. Menggunakan program CSR-nya (corporate social responsibility),” katanya
Kalaupun APBD dan Dana Desa tak mampu mempercepat pembangunan infrasktruktur jalan, khususnya akses penghubung antardesa di Aruta, ia meminta pemerintah daerah memperbantukan atau menyiagakan satu alat berat di Aruta. Ini agar penanganan jalan penghubung antar desa yang rusak, bisa secepatnya ditangani oleh pihak kecamatan. Tanpa menunggu proyek fisik yang direncanakan pemerintah daerah berjalan. (RADEN ARYO/m)
"Kalau infrastrukturnya terpenuhi, perekonomian di Aruta juga akan mudah berkembang." (RADEN ARYO/m)
