BORNEONEWS, Palangka Raya - Peristiwa yang terjadi di kawasan perusahaan, PT HMBP di Desa Bangkal, Kabupaten seruyan belum lama ini, masih menuai keprihatinan semua pihak, termasuk Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Achmad Rasyid.
Agar kejadian serupa tidak terjadi lagi, Achmad Rasyid meminta kepada pemprov supaya dapat menginventarisir semua perusahaan yang beroperasi di wilayah Kalteng. Itu dilakukan untuk mengetahui perusahaan mana yang taat atau tidak dalam menunaikan kewajibannya.
"Pemprov harus belajar dari kejadian di Desa Bangkal itu, dan saya rasa menginventarisir semua perusahaan yang ada di Kalteng perlu dilakukan oleh pemerintah supaya kejadian serupa tidak terulang kembali," katanya, Rabu, 11 Oktober 2023.
Menurut Achmad Rasyid, pemerintah harus bersikap tegas terhadap semua perusahaan yang beroperasi di wilayah provinsi ini mulai dari memeriksa kembali perizinannya hingga memantau ketaatan dalam menyalurkan hak masyarakat sesuai aturan perundangan.
"Perusahaan itu harus taat aturan mulai dari perizinan hingga menyalurkan hak masyarakat baik plasma maupun CSR, karena itu sudah ada dalam perundangan. Jika memang diketahui ada yang abai maka sepatutnya lah pemerintah menindak tegas," ujarnya.
--page
Achmad Rasyid berharap, kedepan, tidak ada lagi terjadi konflik antara masyarakat dan perusahaan di wilayah Kalteng ini, apalagi sampai ada korban jiwa. Pemerintah harus tegas dari segala aspek dan selalu mengingatkan para investor agar taat aturan. (DONNY D/Y)
