BORNEONEWS, Palangka Raya - Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Faridawaty Darland Atjeh meminta kepada pemerintah supaya dapat memperbanyak akses layanan keuangan.
Hal itu dilakukan bertujuan untuk mempersempit ruang gerak pinjaman berbasis online atau pinjol terutama yang bersifat illegal.
"Pinjol illegal ini dapat menjadi sesuatu yang merugikan bagi masyarakat, terlebih sudah banyak yang terjerat bunga tinggi oleh pinjol illegal," ucapnya, Rabu, 11 Oktober 2023.
Masyarakat terutama yang ekonomi bawah tentu merasa tertarik karena pinjol kerap menawarkan kemudahan dalam transaksi, namun mengabaikan apa yang akan terjadi selanjutnya.
"Saking pesatnya perkembangan teknologi digitalisasi terutama pada sektor keuangan, membuat semakin banyak persaingan khususnya yang mediakan jasa pinjaman, namun itu kerap menjadi persoalan bagi sebagain masyarakat," ujarnya.
--page
Maka dari itu, perlu bagi pemerintah lebih memperbanyak akses layanan keuangan resmi yang terorganisir terutama memberikan kemudahan serta bunga ringan kepada masyarakat.
"Agar masyarakat kecil tidak terjebak pinjol illegal, itu perlu dilakukan. Karena memang ditengah ekonomi sulit saat ini wajib bagi pemerintah memperhatikan hal itu," tuturnya.
Selain itu, dirinya berharap masyarakat juga tidak cepat tergiur dengan apa yang ditawarkan oleh pinjol, karena banyak yang menawarkan kemudahan namun bunganya tinggi.
"Itu harus dapat dihindari jangan sampai terjebak, masyarakat harus pintar memilih dan mencari informasi terkait jasa pinjaman resmi. Harapan kita juga pemerintah agar terus memberantas pinjol illegal di Indonesia ini," tukasnya. (DONNY D/H)
