BORNEONEWS, Palangka Raya - Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mengalami kekurangan dana penyediaan dokter PTT (Pegawai tidak Tetap) dan bidan untuk bertugas pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di wilayah setempat.
Ini terjadi lantaran pemangkasan anggaran untuk instansi tersebut pada 2016. Kepala Dinas Kesehatan Kalteng Suprastija Budi mengatakan, kebutuhan anggaran pada 2016 mencapai Rp1,5 miliar. Dana itu akan digunakan untuk pengadaan 23 dokter PTT guna bertugas pada 23 puskesmas yang masih kosong dokter akibat habis masa tugas dan pindah.
"Tapi kita hanya mendapatkan alokasi anggaran Rp414.560.000. Jumlah ini hanya cukup untuk pengadaan empat dokter umum PTT saja. Jadi, kita tak bisa mengisi semuanya. Karena tak ada anggarannya," ungkap Suprastija kepada Borneo News, Selasa (19/4/2016).
Ia mengatakan, 23 pukesmas yang saat ini tak memiliki dokter umum tersebar di beberapa kabupaten, antara lain satu puskesmas di Kotawaringin Timur, lima puskesmas Kapuas, satu puskesmas di Barito Selatan, tiga puskesmas di Murung Raya, satu puskemas di Pulang Pisau, empat puskesmas di Gunung Mas, tiga puskesmas di Lamandau, satu Puskesmas di Katingan, dua puskesmas di Seruyan, satu puskesmas di Barito Utara, dan satu puskesmas di Kotawarungin Barat. Sementara untuk pengadaan bidan desa, kebutuhan di Kalteng pada 2016 sebanyak 284 orang.
Anggaran untuk pengadaannya sebesar Rp8.981.568.000. Tapi anggaran yang tersedia hanya Rp1.304.884.000 atau untuk pengadaan 18 bidan. Padahal masih ada tiga kabupaten di Kalteng yang tingkat kematian ibu (maternal) masih tinggi, yaitu Kotawaringin Timur (11), Kapuas (14) dan Katingan (14). Sedangkan untuk kematian anak (neonatal) terbanyak di Kotawaringin Timur ( 72), Kapuas (52) dan Kotawaringin Barat (43).
Dengan kondisi demikian, Kepala Dinas Kesehatan Kalteng khawatir pembangunan di bidang kesehatan tidak membaik. Apalagi, anggaran untuk program Kalteng Barigas (Kalteng Sehat), berupa dana DAK sebesar Rp50 miliar bagi 14 kabupaten, juga tidak mendapat anggaran pada tahun 2016 ini.
"Saya khawatir minimnya anggaran ini akan berdampak pada semakin tingginya tingkat kematian ibu dan anak, serta semakin meningkatnya gizi buruk hingga kualitas kesehatan masyarakat Kalteng semakin menurun," pungkasnya.
Sebelumnya Wakil Gubernur Kalteng Habib Said Ismail terpilih juga menyesalkan pemangkasan dana bagi program-program unggulan Kalteng, yaitu Kalteng Harati, Kalteng Barigas, dan Kalteng Besuh.
"Kalau sudah dilantik, kita akan evaluasi kembali dana APBD ini agar program-program penting bisa tetap mendapat perhatian lebih," ujarnya. (TESTI PRISCILLA/m)
