BORNEONEWS, Palangka Raya - Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional, Kementerian PPN/Bappenas Sumedi Andomo Mulyo mengatakan kolektivisas mendukung IKN ada 3 skema penting yang diperhatikan terutama dalam pembangunan kolektivitas.
Ke 3 skema ini menjadi tolak ukur dalam menetukan infrastruktur apa saja yang menjadi prioritas pertama dan harus dilaksanakan.
Untuk itu pihaknya melakukan diskusi bersama pihak terkait untuk merencanakan 3 skema ini yang mencakup kementrian, daerah, dan swasta.
"Untuk pembangunan kolektivitas yang mendukung IKN itu ada beberapa skema pertama kementrian, daerah, dan swasta," katanya, Kamis, 19 Oktober 2023.
Maka dilaksanakan diskusi untuk infrastruktur apa saja yang dibutuhkan. Dari pemerintah daerah ada rencana dari Kota Palangka Raya menuju IKN kemudian Banjarmasin menuju IKN.
Itu sudah beberapa masuk ke dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
"Ini yang masih dalam pembahasan, infrastruktur mana yang di prioritaskan. Dan termasuk membuat skema pembiayaan," jelasnya.
--page
Sementara itu, Stafsus Menteri Bappenas Chairil Abdini menambahkan bahwa pembangunan kolektivitas dimulai dari wilayah Barito menuju IKN. Berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi Kalteng.
"Usulan Pemerintah Provinsi Kalteng tidak melewati Kalsel. Kita langsung ke IKN dan teman-teman PUPR sedang melaksanakan itu, jadi Kalteng aksesnya langsung ke IKN" tambahnya. (MARINI/R)
