BORNEONEWS, Palangka Raya - Ketua Tim Teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Tengah Syahrin Daulay mengatakan, pihaknya akan mengawal pengadaan dana talangan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kalteng tahun 2017.
Dana talangan ini merupakan perintah dari Penjabat Gubernur Kalteng Hadi Prabowo dalam menyikapi lonjakan harga dan inflasi yang dapat terjadi mendekat bulab puasa ini.
"Kita sedang kaji resi gudang, tapi yang paling gampang adalah menyediakan anggaran tersendiri. Anggaran akan ditempatkan di SKPD yang menangani bidang tugasnya, seperti anggaran untuk ayam ras akan ditempatkan di Dinas Pertanian dan Peternakan Kalteng jadi TPID nggak pegang uangnya, semuanya tetap di dinas," ungkap Syahrin Daulay, Rabu (20/4/2016).
Ditanya tentang besaran dana talangan yang akan disediakan pada tahun 2017, Asisten II Setda Kalteng bidang Ekonomi Pembangunan ini menyatakan, jumlahnya belum ditentukan. Namun akan disesuaikan dengan dana kebutuhan yang sudah nyata.
Meskipun daerah yang menjadi indikator inflasi di Kalteng hanya Kota Palangka Raya dan Sampit, Syahrin mengharapkan, pemerintah kabupaten yang lainnya juga menyediakan dana talangan untuk mengontrol harga komoditas di daerahnya masing-masing.
"Kami akan kirim surat ke gubernur yang berisi permintaan agar Dana Talangan ini menjadi persyaratan dalam APBD. Artinya, APBD kabupaten/kota disahkan kalau sudah memuat tentang dana talangan. Mengenai jumlahnya, akan kita tentukan angka minimalnya nanti," tandas Syahrin.
Sebelumnya, Penjabat Gubernur Kalteng Hadi Prabowo meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) setempat untuk menyediakan dana talangan guna rencana aksi untuk mengantisipasi lonjakan harga beberapa komoditas yang dapat memicu inflasi.
"Dana talangan ini bisa kita pinjamkan kepada kabupaten/kota untuk digunakan dalam penyediaan padi, daging ayam ras dan kebutuhan lainnya. Namun harus disediakan untuk satu tahun anggaran dan tidak boleh lebih," katanya di Palangka Raya, Selasa (19/4/2016).
Lebih lanjut dia mengatakan, rencana aksi harus betul-betul sesuai kebutuhan dan kondisi. Jangan sampai pada tahun sebelumnya kekurangan ayam ras, tapi pengadaan tahun ini diperbanyak untuk ternak sapi.
Selain itu, Hadi berharap agar setiap kabupaten/kota di Bumi Tambun Bungai dapat memiliki pasar penyeimbang untuk mengkatrol atau mengendalikan harga di pasar guna menekan terjadinya inflasi di Kalteng.
"Pasar penyeimbang saat ini hanya ada di provinsi. Itu pun jumlahnya hanya satu tok’. Ini saya minta diperhatikan supaya kita mampu menyikapi permasalah pengendalian inflasi pada tahun 2017 nanti," tegasnya. (TESTI PRISCILLA/m)
