WAKIL Bupati Seruyan, sedang mengupayakan biaya pelayanan kesehatan bagi warga miskin yang tidak tercover dalam layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
“Kita sedang mengupayakan biaya pelayanan kesehatan bagi warga kurang mampu yang tidak terlayani lewat badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Kesehatan daerah ini,” katanya di Kuala Pembuang, Rabu (20/4/2016).
Dia menyampaikan telah mendengar dan menerima begitu banyak keluhan masyarakat yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS, namun tetap mengeluarkan biaya mendapat pelayanan kesehatan.
“Ini yang menjadi pemikiran kita mencari celah anggaran yang dapat digunakan untuk menutupi biaya yang dikeluarkan saat berobat. Meski telah terdaftar sebagai peserta BPJS, namun tetap memerlukan biaya,” katanya.
Salah satu keluhan yang sering terjadi pada fasilitas kesehatan di “Bumi Gawi Hatantiring” adalah minimnya obat-obatan yang tersedia. Akhirnya warga harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli obat di luar yang tidak ditanggung BPJS.
“Kita sedang mempelajari, apakah biaya yang telah dikeluarkan di luar tanggungan BPJS itu bisa diklaim kembali dengan menunjukkan bukti pembelian atau tidak, termasuk pengeluaran biaya lainnya,” katanya.
Menurut dia, salah satu celah pos anggaran yang kemungkinan dapat digunakan untuk menutupi biaya kesehatan yang telah dikeluarkan warga tersebut adalah dana bantuan sosial (Bansos).
“Selama ini dana Bansos itu juga sering digunakan untuk membantu biaya pengobatan bagi warga tidak mampu. Karena itu kita sedang mempelajari atau mencari celah, apakah nanti bisa digunakan untuk membayar klaim biaya kesehatan warga atau tidak,” katanya.
Laporan warga
Wabup melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD Kuala Pembuang, terkait banyaknya laporan masyarakat pasien peserta BPJS yang diminta menebus obat di apotek luar.
“Sejumlah warga melaporkan mereka diminta menebus obat di luar apotek rumah sakit. Alasannya, karena di apotek rumah sakit tidak tersedia obatnya,” ujarnya.(ANT/PN/B-11)
