BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Pemerintahan Joko Widodo - Ma’ruf Amin yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju memiliki sebuah program strategis yakni pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang dimotori Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS). Setelah Pemilu 2024, pemerintahan tersebut akan berakhir dan digantikan oleh pemerintahan baru.
Saat dimintai tanggapannya oleh awak media terkait kelanjutan KNEKS dan KDEKS pada pemerintahan selanjutnya, Wapres mengharapkan Presiden dan Wapres baru tetap melanjutkannya karena telah menjadi institusi negara.
“KNEKS bahkan Ketuan Presiden dan Wakil Ketuanya Wakil Presiden yang merangkap Ketua Harian, Sekretarisnya Menteri Keuangan, artinya itu sudah menjadi institusi kenegaraan,” tegas Wapres saat memberikan keterangan pers usai menghadiri acara Peresmian Proyek milik Citra Borneo Indah (CBI) Group di Mercure Hotel Pangkalan Bun, Jalan H. Udan Said, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu, 25 Oktober 2023.
Sehingga menurut Wapres, siapapun Presiden dan Wapres ke depan, ia mengharapkan tetap melanjutkan program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan mempertahankan KNEKS dan KDEKS.
“Ekonomi syariah itu sudah menjadi komitmen pemerintah. Oleh karena itu, siapapun nanti yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden harus melanjutkan komitmen ini,” jelas Wapres.
Wapres mengatakan dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, sebanyak 24 provinsi telah membentuk KDEKS dengan segala instrumen pendukungnya.
“Di daerah sudah terdapat 24 KDESK dan semua-semua instrumennya sudah ada, keuangannya, industri halalnya sudah ada, keuangan syariah juga ada, kemudian pengembangan usaha syariahnya,” jelas Wapres.
--page
Karena itu, menurut Wapres, tidak ada alasan untuk tidak mendukung keberlanjutan KDEKS karena kehadiran KDEKS sejatinya adalah untuk menggerakkan potensi daerah, khususnya dalam sektor ekonomi dan keuangan syariah.
“Jadi siapapun yang menjadi Presiden dan Wapres ke depan harus menjadi bagian dari program ekonomi dan keuangan syariah yang harus dikembangkan,” jelas Wapres. (WAHYU KRIDA/R)
