PEMKAB Purwakarta, Jawa Barat, menyatakan kelangkaan gas elpiji bersubsidi 3 kilogram yang terjadi selama beberapa pekan terakhir akibat pendistribusian yang tidak tepat sasaran.
Kasubbag Sarana Prasarana Perekonomian Dani Abdurahman, Kamis (21/4/2016), mengatakan, pendistribusian elpiji bersubsidi itu tidak tepat sasaran, karena banyak pengguna elpiji 12 kilogram nonsubsidi beralih ke elpiji bersubsidi.
“Persoalan kelangkaan gas elpiji bersubsidi ini kami duga karena meningkatnya pengguna elpiji nonsubsidi ke gas elpiji bersubsidi,” katanya.
Meski demikian, pihaknya belum dapat mengetahui persentase perpindahan pengguna gas elpiji nonsubsidi ke gas elpiji bersubsidi. Tetapi sesuai penelusuran dan laporan yang diterima, jumlahnya tidak bisa dipungkiri meningkat tajam.
Seperti pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkab Purwakarta dan juga pengusaha yang saat ini cukup banyak menggunakan gas elpiji 3 kilogram. Padahal sebelumnya, mereka menggunakan elpiji nonsubsidi.
“Alasannya, karena gas elpiji 3 kilogram memang harganya murah. Padahal PNS atau pengusaha tidak boleh menggunakan elpiji bersubsidi,” katanya.
Ia menyatakan, sebenarnya ada tim khusus pengawas gabungan pendistribusian elpiji 3 kilogram yang dibentuk kepala daerah. Tim itu melibatkan berbagai unsur. Tugasnya ialah untuk mengawasi pendistribusian gas elpiji bersubsidi tersebut agar tepat sasaran.
Pasokan gas elpiji bersubsidi untuk Purwakarta setiap bulan sebanyak 533 ribu. Jumlah itu masih kurang 0,6 persen dengan jumlah penduduk.(ANT/B-11)
