BORNEONEWS, Palangka Raya - Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah, Sigit K Yunianto mengatakan bahwa partai berlogo banteng moncong putih ini harus mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negeri yang menjunjung tinggi spiritual, nilai dan moral kebenaran, serta sangat mengedepankan kesetiaan.
"PDI Perjuangan saat ini dalam suasana sedih, luka hati yang perih, dan berpasrah pada Tuhan dan Rakyat Indonesia atas apa yang terjadi saat ini," kata Sigit pada Minggu, 29 Oktober 2023 seraya menyampaikan rilis dari PDI Perjuangan pusat.
Hal ini disampaikan berkaitan dengan kondisi diangkatnya sosok anak presiden sebagai Cawapres dengan diusung oleh partai lain.
Dalam rilis yang sama Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa ketika DPP Partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur Partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi.
"Kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranatan kebaikan dan Konstitusi. Pada awalnya kami hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi," tutur Hasto.
--page
Seluruh simpatisan, anggota dan kader Partai menurut Hasto sepertinya belum selesai rasa lelahnya setelah berturut-turut bekerja dari 5 Pilkada dan 2 Pilpres.
"Itu wujud rasa sayang kami. Pada awalnya kami memilih diam. Namun apa yang disampaikan Butet Kartaredjasa, Goenawan Muhammad, Eep Syaifullah, Hamid Awaludin, Airlangga Pribadi dan lain-lain beserta para ahli hukum tata negara, tokoh pro demokrasi dan gerakan civil society, akhirnya kami berani mengungkapkan perasaan kami," tegasnya.
PDI Perjuangan percaya bahwa Indonesia ini negeri dimana rakyatnya bertaqwa kepada Tuhan.
"Indonesia negeri spiritual. Di sini moralitas, nilai kebenaran, kesetiaan sangat dikedepankan. Apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran, sebenarnya adalah political disobidience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia," tuturnya lagi.
Kesemuanya, lanjutnya, dipadukan dengan rekayasa hukum di MK. Political Disobedience dipadukan dengan rekayasa hukum Mahkamah Konstitusi menurutnya sangat disayangkan.
--page
"Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang. Ada yang mengatakan life time saya hanya harian, lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan. Semoga awan gelap demokrasi ini segera berlalu, dan rakyat Indonesia sudah paham, siapa meninggalkan siapa demi ambisi kekuasaan itu," tutupnya. (TESTI PRISCILLA/j)
