BORNEONEWS, Banjarmasin - Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kalimantan Selatan menunda pembangunan infrastruktur transportasi halte Bus Rapid Transit (BRT). Penundaan akibat Dishubkominfo belum melengkapi sejumlah dokumen pendukung proyek senilai Rp5,5 miliar itu.
Pemprov Kalsel sebelumnya merencanakan pembangunan halte BRT pada 2016. "Daripada di belakangnya bermasalah, mending ditunda dulu," ucap Kepala Bidang LLAJ Dishubkominfo Kalsel, Basiran Jumat (22/4/2016).
Menurut dia, anggaran yang telah dialokasikan akan ditarik kembali ke kas daerah. Pihaknya berharap syarat kelengkapan yang diminta segera rampung tahun ini. Alhasil, pembangunan halte BRT baru terealisasi paling cepat 2017. Sarana halte BRT akan mendukung transportasi interkoneksi Banjarmasin -Banjarbaru - Barito Kuala (Banjarbakula).
Dengan dana Rp5,5 miliar itu, Basiran belum tahu dapat membangun berapa titik halte BRT. Sebab, Dishubkominfo mesti menyesuaikan kemampuan kontraktor. Adapun pemerintah pusat, kata Basiran, membantu pengadaan unit bus sesuai kebutuhan di lapangan.
"Jumlah halte tergantung nilai penawaran nanti. Saat ini saja tak bisa dilelangkan karena dokumen belum lengkap," kata dia. Pemprov Kalsel masih berkoordinasi bersama ketiga pemerintah daerah yang dilewati rute BRT terkait pengelolaan halte.
Seorang Mahasiswa Unlam Banjarmasin, Mahlani, berharap pemerintah segera menggarap moda transportasi BRT di Kalsel. "Seperti di Pulau Jawa, BRT terhubung dengan daerah terdekat. Ini sangat membantu saya sebagai mahasiswa," ujarnya. (CR-2/m)
