BANYAK pelayanan kesehatan, khususnya di puskesmas di Palangka Raya bermasalah. Saat ini selalu saja puskesmas kurang obat.
Kondisi ini menjadi catatan merah Komisi C DPRD Palangka Raya. Anggota Komisi C, Subandi geram dengan kenyataan ini.
Sebab tidak sedikit komisi C mengalokasikan anggaran untuk membiayai kebutuhan kesehatan terutama bagi kalangan miskin. Belum lagi anggaran kapitasi yang didapat dari BPJS Kesehatan Kota Palangka Raya.
Tapi banyak keluhan di masyarakat menyebut saat berobat ke puskesmas banyak yang tidak dapat obat dengan alasan sedang kosong. Aku Subandi, kelangkaan obat di puskesmas ini juga menjadi hasil temuan saat komisi C cek lapangan.
“Berkaitan pelayanan, seharusnya tidak ada keluhan di puskesmas tidak ada obat karena ada dana untuk membelinya, karena sudah terkirim ke rekening puskesmas, total sudah terdistribusi Rp25 miliar. Saat kami reses pun, keluhan kelangkaan obat juga kami temukan. Ini salahnya dimana,” tegas Subandi, Jumat (23/4/2016).
Dia juga mempertanyakan buruknya pelayanan puskesmas atau RSUD karena setiap pasien datang, selalu yang dipertanyakan petugas adalah surat rujukan, bukan penanganan lebih dulu.
Padahal kondisi pasien dalam kondisi emergency, sedangkan keterangan yang disampaikan dalam rapat kerja dengan pihak BPJS, tidak boleh menolak pasien yang kritis.
“Harusnya ditangani dulu, urusan administrasi bisa menyusul. Ini kan tidak. Pelayanannya ini yang harus diperbaiki agar pasien tidak justru tambah parah gara-gara urus administrasi.”
Kepala bidang Jaminan dan sarana Kesehatan Dinkes Palangka Raya, Agustina beralasan kelangkaan obat di puskesmas diakibatkan belum adanya lelang pengadaan obat.
Sebab belum semua obat dirilis oleh LKPP sebagai lembaga penentu pedoman harga obat sesuai e-katalog.
Ia menyebut pengadaan obat sangat riskan, kecuali obat yang tidak ada dalam e-katalog, baru bisa dibeli tanpa menunggu harga LKPP.
(B-6)
