BORNEONEWS, Kumai - Penyelenggaraan pendidikan di beberapa desa di Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), masih belum maksimal. Seperti yang terjadi di Desa Sungai Sekonyer dan Desa Teluk Pulai. Dua desa terpencil dan sulit terjangkau itu, sampai saat ini masih kekurangan tenaga pengajar untuk sekolah satu atap (Satap), dan juga tenaga kesehatan bagi pelayanan kesehatan warga setempat.
Anggota Fraksi Golkar Muhammad Asim menuturkan, dari reses anggota DPRD daerah pemilihan (dapil) empat sepekan terakhir, ke sejumlah desa di Kumai, pihaknya mendapati adanya beberapa persoalan yang dari tahun ke tahun selalu muncul dan tak kunjung terselesaikan. Salah satunya mengenai, penyelenggaraan pendidikan yang kurang maksimal bagi anak-anak warga di Desa Sekonyer dan Desa Teluk Pulai.
Baik di Satap Desa Sungai Sekonyer, maupun Satap Desa Teluk Pulai sama sama belum memiliki guru definitif. Selama ini kekurangan guru mata pelajaran di dua Satap itu diisi dengan guru bantu dari tenaga pengajar sekolah dasar (SD) yang ada di desa.
"Di Satap Sungai Sekonyer itu muridnya ada sekitar 15 dan di Satap Teluk Pulai ada 26. Tapi sampai sekarang dua satap itu belum memiliki guru definitif," ujar Muhamad Asim, Sabtu (23/4).
Ia berharap pemerintah daerah bisa segera menempatkan guru definitif di dua satap tersebut. Agar penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak warga setempat di desa-desa terpencil itu bisa terpenuhi dan tak perlu bersekolah di luar desa atau jauh dari tempat tinggalnya.
"Ya, setidaknya itu harus ada kepala sekolahnyalah. Di Desa Sungai Sekonyer itu malah ada istilah guru jam 8 jam 9 segala. Datang pukul delapan dan pulang pukul sembilan,” ujarnya.
Selain persoalan tenaga pengajar Satap. Dua desa tersebut juga butuh tambahan tenaga kesehatan. Muhammad Asim mengungkapkan, layanan kesehatan warga Desa Sekonyer saat ini hanya ditangani oleh seorang tenaga kesehatan saja. Minimnya tenaga kesehatan itu juga terjadi di Desa Teluk Pulai.
"Di Pustu (puskesmas pembantu) Sekonyer itu ada (tenaga kesehatan), satu perempuan. Kalau di Teluk Pulai sepertinya malah belum ada yang definitif,” ujarnya.
Selain pendidikan dan kesehatan. Sejumlah keluhan dan aspirasi warga lainnya, juga terjaring dalam reses para anggota dewan di akhir masa sidang pertama tahun 2016 ini. Seperti persoalan corporate social responsibility (CSR) perusahaan yang minim, hingga kebutuhan akses darat bagi warga yang tinggal di sekitar kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. (RADEN ARYO/m)
