BUPATI Barito Barito Utara (Barut) Nadalsyah meminta para pimpinan Satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan agar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun anggaran 2014 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat dipertahankan.
“Kita sama-sama melihat penayangan video dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang hampir semua kabupaten/kota di sana meraih WTP. Tayangan itu jadi motivasi kita,” Nadalsyah, Minggu (24/4/2016).
Menurut dia, hal yang penting diperhatikan oleh SKPD adalah dalam penyusunan dan pengamanan aset.
Dijelaskannya, audit BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2015 berdasarkan Sistem Akutansi Berbasis Akrual. “Dengan penerapan Sistem Akutansi Berbasis Akrual, banyak hal yang harus dibenahi SKPD di dalam pencatatan laporan keuangan dan aset SKPD,” tegasnya.
Untuk itu, SKPD harus berkomitmen kuat, mau dan mampu mematuhi serta melaksanakan arahan dari BPK dengan baik dan benar terhadap laporan keuangan dan aset tersebut.
“Kunci utama untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian yaitu, tekad dan semangat dari semua pihak seperti unsur pimpinan, seluruh SKPD, dukungan dari DPRD, Tim Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam hal ini DPPKA, Tim Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam hal ini Inspektorat dan penerapan Sistem Akutansi berbasis Akrual,” ucap pria
yang akrab di sapa Koyem itu.
Dengan kerjasama antara semua pihak dan loyalitas yang tinggi diharapkan Kabupaten Barito Utara dapat mempertahankan dan meraih kembali opini WTP pada tahun 2015 ini.
“Untuk itu diharapkan kepada semua pihak agar menjaga opini tersebut dengan bekerja keras dan melakukan pembenahan-pembenahan disemua bidang,” tegasnya.
(DN/B-5)
