BORNEONEWS, Sampit - Ratusan personel Polres Kotawaringin Timur dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diturunkan untuk mengamankan demo Warga Desa Klang, Kecamatan Antang Kalang, di halaman Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 


Ada sekitar 400 orang pendemo yang datang ke kantor DPRD Kotim tersebut. Mereka menuntut agar PT Bangkitgiat Usaha Mandiri yang berdiri di wilayah itu memberikan hak-hak masyarakat, seperti kebun plasma dan mengembalikan hasil dari kebun warga. 


Para pendemo itu juga membawa sejumlah atribut berupa sepanduk yang diantaranya bertuliskan, "Jangan lari dari tuntutan rakyat. "PT BUM kembalikan hak-hak kami. 

Tidak hanya itu, mereka juga mengatakan bahwa, "Sidak-sidak yang dilakukan DPRD tidak ada hasil, alias nol besar."


"165 personel yang kami turunkan untuk pengamanan, dengan harapan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," ujar Kapolres Kotim AKBP Hendra Wirawan melalui Kabag Ops AKP M Ali Akbar, Senin (25/4/2016). 


Dari 165 perseonil yang diturunkan tersebut, di antaranya adalah pasukan pengendali masa (Dalmas), intel, dan juga negosiator. Hal ini dilakukan agar demo yang dilakukan warga ini berjalan tertib dan damai.


Tidak hanya ratusan personel yang dikerahkan, namun tameng dan Truk Water Canon juga diturunkan di sekitar kantor DPRD Kotim itu. 


Demo yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB, itu hingga saat ini masih berjalan damai. Mereka tidak melakukan aksi yang membuat ricuh dan masih setia menunggu hasil dari rapat yang dilakukan oleh perwakilan masyarakat, PT BUM, dan juga DPRD di ruang paripurna. 

Selain itu, Edi, seorang pengunjuk rasa mengatakan, mereka berangkat dari desanya pada Minggu (24/4/2016). Selama tujuh jam perjalanan mereka baru sampai ke Kota Sampit. 

Mereka mengatakan bahwa siap berdiri di depan kantor dewan sampai kapanpun, bahkan siao tidur di tempat itu. 


"Sampai kapanpun kami tidak akan pulang, sebelum ada keputusan dari rapat tersebut. Karena sudah 20 tahun kami menderita tanpa ada perhatian sama sekali dari pihak perusahaan," kata Edi. 


Mereka juga sudah melakukan dua kali aksi demo di area PT BUM tersebut. Namun tidak ada solusi apapun yang diberikan oleh pihak perusahaan. 


"Kami hanya minta hak kami, tidak ada yang lain," ungkap Edi. (M HAMIM/m)