BORNEONEWS, Tamiang Layang - Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur membacakan jawaban Kepala Daerah Indra Gunawan terhadap pemandangan umum fraksi pendukung dewan atas pengajuan Nota Keuangan dan Raperda APBD 2024, Kamis, 16 November 2023.
Pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Nursulistio itu, turut hadir Wakil Ketua II dan Anggota DPRD lainnya, Asisten II Sekda, Kabag Persidangan DPRD, kepala perangkat daerah terkait, Kapolsek Dusun Timur serta tamu undangan lainnya.
Panahan Moetar membacakan satu per satu jawaban kepala daerah atas pemandangan umum masing-masing fraksi pendukung dewan yang berjumlah 7 fraksi.
Saat diwawancarai usai rapat, Sekda menjelaskan bahwa Pj Bupati Barito Timur Indra Gunawan telah menyampaikan jawaban atau tanggapan kepala daerah kepada masing-masing fraksi pendukung dewan dengan berlandaskan aturan yang berlaku.
"Kita tetap berpedoman utama kepada ketentuan dan aturan dengan menyesuaikan kondisi kemampuan keuangan daerah, dan ini nantinya akan selanjutnya akan kita bahas di pembahasan berikutnya," ujarnya.
--page
Kemudian ketika dimintai tanggapannya terkait pertanyaan-pertanyaan Fraksi Partai Keadilan dan Persatuan atau PKP tentang APBD Perubahan 2023 maupun pengajuan Nota Keuangan dan Raperda APBD 2024, Sekda menjawab bahwa hal itu sudah ada regulasi yang mengaturnya.
"Kalaupun misalnya pendapat dari fraksi seperti itu ya kita juga tidak bisa menolak pendapat itu, tetapi kami sudah jelaskan di dalam pemandangan umum tanggapan kepala daerah terhadap Pemandangan itu sudah jelas ketentuan dan aturannya," tegasnya.
Sementara itu Ketua DPRD Barito Timur Nursulistio mengatakan, pada rapat paripurna sebelumnya masing-masing fraksi menyampaikan pendapat, pertanyaan, pandangan dan saran berkaitan dengan penyampaian Nota Keuangan oleh kepala daerah dan Raperda APBD 2024.
Setelah fraksi pendukung dewan menyampaikan pemandangan umum. tentu kepada daerah harus memberikan jawaban atau tanggapan seperti yang dilaksanakan dalam rapat paripurna kali ini.
"Bila ada hal lain nanti yang belum terjawab secara umum, secara detail, bisa di bicarakan lebih rinci di dalam rapat kerja pembahasan bersama. Intinya kita punya tanggung jawab menyelesaikan di bulan November," ujarnya.
--page
Terkait pemandangan umum Fraksi PKP yang sebelumnya belum bisa mengatakan setuju atau tidak atas Nota Keuangan kepala daerah karena ada berbagai hal yang masih dipertanyakan, Nursulistio menjelaskan bahwa perbedaan pemandangan umum setiap fraksi adalah hal yang lumrah.
"Tapi secara umum kita lihat tadi kita dengarkan dari pemerintah daerah sudah menyampaikan jawaban, nanti untuk lebih rinci berkenaan dengan kegiatan dan juga anggarannya tentunya harus kita lihat sama-sama RKA-nya (Rencana Kerja dan Anggarannya) apakah linear atau apakah sinkron antara tanggapan yang disampaikan dengan program yang ada di dalam RKA," imbuhnya. (BOLE MALO/H)
