BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Penjabat (Pj) Bupati Kapuas, Erlin Hardi meminta pemerintah desa/kelurahan atau dinas terkait agar mempriortiaskan warga dengan kategori seperti penyandang disabilitas, ODGJ hingga orangtua jompo yang tidak mampu masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Hal itu disampaikan Pj Bupati Kapuas, Erlin Hardi saat membuka kegiatan peresmian dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) kelompok kerja (pokja) akselerasi Sistem Layanan Rujukan Terpadu - Pusat Kesejahteraan Sosial (SLRT Puskesos) untuk tiga kecamatan, yaitu Selat, Mantangai dan Pulau Petak, bertempat di Aula Rujab Bupati setempat, Senin, 4 Desember 2023.
"Saya instruksikan agar warga disabilitas, ODGJ, orang tua jompo yang tidak mampu, warga marginal yang selama ini kurang mendapat perhatian agar diprioritaskan masuk ke dalam DTKS," kata Erlin dalam sambutannya.
Sehingga selanjutnya akan diusulkan untuk menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan gratis.
"Harapannya ini jadi perhatian, karenanya lurah dan kades didorong untuk terus memperbaharui DTKS," ucapnya.
Dirinya juga menyampaikan agar dana desa yang besar harus dapat dimanfaatkan untuk membantu warganya yang menyandang masalah sosial.
"Seperti pengadaan alat bantu bagi penyandang disabilitas, mengurus orang tua jompo, mengirim penderita ODGJ ke rumah sakit jiwa , dan lain lain kegiatan sosial," pintanya.
--page
Diakhir, ia juga meminta agar dalam penanganan masalah sosial harus melibatkan semua unsur mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Khususnya SLRT Puskesos yang berkedudukan di Dinas Sosial setempat. (DODI/R)
