BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Pemerintah desa (Pemdes) dan kelurahan diharapkan agar segera membentuk pusat kesejahteraan sosial atau puskesos.
Hal itu disampaikan Pj Bupati Kapuas, Erlin Hardi saat membuka kegiatan peresmian dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) kelompok kerja (pokja) akselerasi Sistem Layanan Rujukan Terpadu — Pusat Kesejahteraan Sosial (SLRT Puskesos) untuk tiga kecamatan, yaitu Selat, Mantangai dan Pulau Petak, bertempat di Aula Rujab Bupati setempat, Senin, 4 Desember 2023.
"Kepada pemerintah desa dan kelurahan juga agar segera membentuk Puskesos sebagai sistem layanan yang memudahkan masyarakat untuk menerima layanan," kata Erlin dalam sambutannya.
Ke depan, kata dia pihaknya sedang mempertimbangkan untuk melimpahkan beberapa kewenangan terkait layanan sosial kepada Puskesos desa dan kelurahan terutama desa-desa yang jauh dari ibukota kecamatan dan kabupaten.
"Sebagai contoh layanan rekomendasi BPJS yang saat ini masih menjadi kewenangan Dinsos kabupaten. Banyak warga dari desa yang geografisnya jauh dari kota kabupaten harus mengurus BPJS ke dinsos yang tentunya memakan biaya transport yang besar," ucapnya.
--page
Kemudian, ia kembali tekankan kepada para pendamping program bansos/pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di lapangan, agar tetap stand by dalam melaksanakan tugas fungsi masing-masing.
"Juga selalu berkoordinasi dengan pihak berwenang dalam pelaksanaan tugas," pungkasnya. (DODI/j)
