BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Terdapat hal yang menarik disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum Setda Kotawaringin Barat (Kobar) Syahruddin, dalam pembukaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Peningkatan Pelayanan LPSE dan Pengadaan Barang/Jasa yang digelar di Aula Pemkab Kobar, Selasa, 5 Desember 2023.
Rencana ke depan untuk lebih mengefisienkan penyaluran anggaran pada penyedia barang dan jasa, maka bakal diterbitkan Kartu Kredit Pemerintah.
"Beberapa waktu lalu Pemkab Kobar sudah membahas dengan pihak perbankan terkait penerbitan Kartu Kredit Pemerintah ini. Sehingga kedepan tidak ada lagi pemerintah malah memiliki hutang pada penyedia barang dan jasa tersebut," jelas Syahruddin.
Jadi, menurut Syahruddin, bila dalam hal pengadaan barang, maka pembayarannya bisa langsung tersedia dalam kartu kredit pemerintah tersebut.
"Pihak yang mendapatkan Kartu Kredit Pemerintah tersebut adalah pemegang pelaksanaan anggaran yaitu masing-masing Kepala SKPD. Sebagai contoh lain, misalnya yang bersangkutan mendapatkan tugas perjalanan dinas, maka anggaran yang ada dalam Kartu Kredit Pemerintah tersebut sudah diisi sesuai hitungan kebutuhan keperluan yang bersangkutan," jelas Syahruddin.
--page
Hal ini, lanjut Syahruddin, bertujuan agar transparansi penggunaan anggaran dalam penyediaan barang dan jasa serta tugas bisa lebih efektif dan efisien.
"Diperkirakan hal ini bakal direalisasikan tahun 2024, saat ini masih disusun terlebih dahulu terkait teknis pelaksanaannya," jelas Syahruddin. (WAHYU KRIDA/H)
