BORNEONEWS, Palangka Raya - Buntut kasus kelangkaan obat di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kota Palangka Raya, membuka kasus yang sebenarnya membelit, yakni keengganan manajemen puskesmas mencairkan dana obat. Mereka lebih suka mencairkan dana jasa medis, meski keduanya berasal dari dana kapitasi yang diberikan BPJS Kesehatan Kota.
Melihat kenyataan itu, Anggota DPRD Kota Palangka Raya asal Komisi C, Subandi dengan geram sembari menyebut pihak puskesmas pilih enaknya saja. Mereka lebih suka mengambil apa yang menjadi haknya namun kurang memerhatikan dari sisi kebutuhan masyarakat. Ia pun menilai selama ini pihak dinas kesehatan (Dinkes) tidak mengontrol alias membiarkan hal itu terjadi.
Yang membuat politisi Golkar ini kesal, beberapa waktu lalu pihaknya beserta Dinkes membuat kesepakatan. Yakni mencari solusi agar kekurangan obat, apalagi yang sedang dibutuhkan oleh mayoritas masyarakat yang berobat, supaya lebih cepat tertangani.
“Dana Kapitasi itu 60% peruntukannya untuk jasa tenaga medis. Disisi lain obat di Puskesmas kurang, karena belum ada yang berani lelang pengadaan. Ini yang kita sesalkan. Hanya karena tidak berani ambil resiko pengadaan obat. Tapi yang dirugikan adalah masyarakat", tegas Subandi dikonfirmasi Kamis (28/4).
“Padahal di rapat terdahulu bahwa Kapitasi memang diambil langsung oleh Puskesmas, bukan Dinkes. Tapi dinkes ada anggaran obat kan. Kontroldong, mereka (puskesmas) ambil yang jasa 60% saja kan itu enak benar, sudah digaji perbulan oleh pemerintah, mereka juga dapat dana Kapitasi untuk pelayanan. Dobel-dobel itu,” tandasnya lagi.
Seharusnya menurut dia, ada solusi karena dana APBD Kota Palangka Raya juga dianggarkan untuk membantu pengadaan obat. Tapi sayangnya, kata Subandi banyak yang takut membelanjakan adalah hal lain yang patut disesalkan. Begitupun saat Subandi mengetahui, ada dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat yang sebenarnya bisa digunakan.
“Dana DAK itu kan sebenarnya bisa untuk menalangi sementara, yang oenting di Puskesmas ada dulu,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala bidang Jaminan dan sarana kesehatan Dinkes Kota Palangka Raya, Agustina mengakui kelangkaan obat di Puskesmas diakibatkan belum adanya lelang pengadaan obat.
Ia juga mengaku pihak Dinkes ingin menggunakan dana kapitasi tak terpakai di 2014-2015 yang seharusnya bisa terakumulasi dan dibelanjakan tahun ini. Namun sayangnya oleh badan pengelola keuangan daerah (BPKD) hal itu dinyatakan tidak bisa masuk di rancangan kerja dan anggaran (RKA) APBD.
Sementara Sekretaris Dinkes Andjar Hari Purnomo menyebut sebenarnya tidak ada kendala yang berarti untuk layanan. Yang perlu didorong hanya masalah pengadaan obat. “Yang diperlukan adalah bendahara untuk dana Kapitasi, jasa pelayanan dan obat-obatan, juga untuk peralatan habis pakai yang harus dianggaran," katanya. (MUCHLAS ROZIKIN/m)
