BORNEONEWS, Sampit - Warga Kabupaten Kotawaringin Timur mempertanyakan realisasi bantuan tabung gas elpiji tiga kilogram dari pemerintah pusat yang hingga saat ini masih banyak warga belum dapat.
“Hingga saat ini janji pemerintah memberikan bantuan tabung gas elpiji tiga kilogram ke kami belum ada. Padahal kami sudah didata, bahkan saya sudah didata dua kali,” kata Izah, warga Kecamatan Baamang Sampit, Jumat (6/5/2016).
Menurut dia, warga lain di Kabupaten Kotim pembagian tabung gas elpiji tiga kilogram sudah direalisasikan, sementara mereka yang dijanjikan menyusul belum juga ada kepastian atau kabar dari pemerintah.
“Kita sangat berharap ada kepastian dari pemerintah, kapan tabung gas elpiji tiga kilogram tersebut dibagikan ke masyarakat yang belum dapat,” ujarnya.
Keputusan pemerintah mengalihkan minyak tanah ke gas elpiji di Kabupaten Kotim dinilai merugikan masyarakat. Sebab belum semua warga kebagian gas elpiji bersubsidi tersebut.
Sehingga masih banyak warga Kotim yang masih bertahan menggunakan minyak tanah karena belum dapat pembagian gas elpiji. Sementara harga minyak tanah seperti di Kota Sampit cukup tinggi. Apalagi saat ini di Kota Sampit khususnya tidak adalagi minyak tanah non subsidi.
“Kami beli minyak tanah di pengecer Rp9 ribu per liter, terkadang kami beli Rp10 ribu per liter,” kata Juned, warga lainnya.
Warga berharap, jangan sampai janji pemberian tabung gas elpiji tiga kilogram tersebut tidak ditepati. Akibat kebijakan itu masyarakat terkena dampaknya, karena rata-rata yang dijanjikan itu adalah warga kurang mampu sesuai kriteria saat tim kabupaten melakukan pendataan di lapangan.
Sebelumnya Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kotim Ermal Subhan mengatakan, pihaknya tidak tahu kapan gas elpigi bersubsidi tambahan itu akan realisasikan. Dengan alasan penanganan gas elpiji dan lainnya sudah menjadi kewenangan provinsi.
“Kalau masalah itu langsung provinsi, karena semua kewenangan Distramben kabupaten sudah diambil alih. Kami hanya membantu melakukan pendataan saja, termasuk data validnya itu bukan dari kami tapi menggunakan data BPS (Badan Pusat Statistik),” ujar Ermal. (RAFIUDIN/m)
