BORNEONEWS, Tamiang Layang - Penjabat (Pj) Bupati Barito Timur, Indra Gunawan menjalani evaluasi capaian kinerja triwulan I di Ruang Rapat Utama Lantai 8 Gedung Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Kamis. 11 Januari 2024. Dalam pelaksanaan evaluasi tersebut, Pj Bupati didampingi sekretaris daerah dan 19 pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Pemkab Barito Timur.
Kepada Borneonews, Indra Gunawan mengungkapkan, kepemimpinannya selama 3 bulan di Barito Timur dievaluasi oleh 13 evaluator dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
"Dalam kegiatan evaluasi, penilaian ditekankan pada 10 indikator utama dan 106 poin capaian penilaian dengan tiga bagian utama yaitu pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang telah saya laksanakan sebagai Pj Bupati selama 3 bulan," ungkapnya, Jumat, 12 Januari 2024.
Menurutnya, evaluasi dimulai dengan pemaparan selama 20 menit terhadap 10 indikator utama yang terdiri kesehatan, stunting, layanan publik, kemiskinan ekstrem, inflasi, BUMD, penyerapan anggaran, perizinan, kegiatan unggulan dan pengangguran.
Dalam pemaparan tersebut Indra Gunawan Barito Timur menyampaikan kondisi pelaksanaan aspek capaian, upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan.
--page
Adapun pada aspek kesehatan dia menyampaikan bahwa terdapat beberapa kendala.yang dihadapi seperti rendahnya minat dokter spesialis bekerja di Barito Timur,
kurangnya fasilitas sarana dan prasarana sehingga akan dilaksanakan upaya penambahan dokter spesialis, kerja sama pihak ketiga serta penambahan sarana dan prasarana pada tahun ini.
"Saya juga menyampaikan bahwa fasilitas kesehatan Barito Timur terdapat 8 klinik pratama, 1 puskesmas rawat inap, 10 puskesmas non rawat inap dengan akreditasi utama 2 puskesmas, akreditasi dasar 2 puskesmas, akreditasi madya 3 puskesmas dan akreditasi paripurna 4 puskesmas. Kemudian belum terdapat puskesmas ramah anak, sebagian puskesmas belum terdapat dokter gigi dan apoteker serta terdapatnya 155 puskesmas pembantu (Pustu)," ungkapnya.
Pj Bupati melanjutkan, pada pemaparan itu dia juga menyampaikan aspek stunting. Pada tahun 2023 kasus stunting berdasarkan data E-PPGBM
sebanyak 353 jiwa pada 221 kepala keluarga (KK) dengan prevalensi stunting 26,8 persen hasil SSGI atau peringkat 7 terendah di Kalimantan Tengah.
"Turut saya sampaikan bahwa sebanyak 92,27 persen dari 2.860 KK sasaran beresiko stunting telah didampingi TPK (Tim Pendamping Keluarga), selanjutnya untuk mencapai target turunnya angka stunting ke 14 persen upaya yang akan dilakukan dalam menurunkan angka stunting yaitu mengoptimalkan TPK, memperbaiki administrasi penanganan stunting, melibatkan berbagai unsur masyarakat dan TNI/Polri serta private sector, mengajarkan kreasi Makanan Pendamping ASI (MPASI) dan mengoptimalkan peran perangkat daerah yang terlibat," tuturnya.
Indra Gunawan mengungkapkan, pada aspek kemiskinan ekstrem, Barito Timur berada pada peringkat 2 tertinggi angka kemiskinan di Kalimantan Tengah dengan angka 6,63 persen dan jumlah kemiskinan ekstrem 3.247 jiwa.
--page
Upaya yang akan dilakukan dalam penanganan aspek ini adalah mensinergikan program pemberdayaan masyarakat miskin dengan dana bersumber dari
APBN, APBD dan Dana Desa yang berbasis data, menetapkan lokus dan jumlah sasaran program penanganan kemiskinan ekstrem, meningkatkan alokasi anggaran
kegiatan yang berdampak langsung pada Kemiskinan ekstrem, mendorong terlaksananya 653 program sesuai PMK Nomor 97 Tahun 2023 untuk memperoleh insentif fiskal, dan membuat Data Base BNBA (By Name By Address) serta NIK Desil 1 (miskin ekstrem)
Pada aspek inflasi, angka inflasi Barito Timur tahun 2023 berada pada 2,36 persen (Data BPS Barito Timur) dengan Indeks Perkembangan Harga telah dilakukan pengawasan harian dan mingguan yang diunggah di SP2KP oleh dinas perdagangan.
"Salah satu kondisi pelaksanaan aspek inflasi yaitu belum optimalnya pemanfaatan pekarangan dan upaya yang telah dilakukan untuk penanganan inflasi yaitu operasi pasar, pasar murah dan pasar penyeimbang serta audiensi dengan pelaku UMKM," kata Pj Bupati.
Upaya yang akan dilakukan kedepannya, yaitu meningkatkan kerjasama antar daerah terkait ketersediaan komoditas pangan strategis, mengintensifkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) secara tepat sasaran (Pemanfaatan BTT dan Bansos), mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan, mengoptimalkan peran TPID dan melibatkan dunia usaha untuk memperbaiki manajemen koperasi dan UMKM.
Pada Aspek BUMD, lanjut Indra Gunawan, sebelumnya terdapat 2 BUMD, yaitu PDAM dan Perusda Janang, namun saat ini Perusda Janang sudah mati dan masih terutang Rp500 juta kepada Pemkab Barito Timur.
"Untuk tingkat kesehatan PDAM saat ini sudah membaik dari tahun sebelumnya dan saat ini PDAM melayani 7.618 SR (Sambungan Rumah) sebagai pelanggan dengan tingkat kebocoran sekitar 20 persen yang merupakan batas maksimal tingkat kebocoran," ungkapnya.
Badan usaha ini juga telah menambah 900 water meter melalui skema CSR Bank Kalteng dan kedepannya akan dilakukan program yang mendukung penambahan jumlah pelanggan, memperbaiki manajemen karyawan, mengurangi tingkat kebocoran air.
Pemkab Barito Timur juga akan membentuk BUMD pengelola jalan milik Pertamina dan BUMD pengelola Pelabuhan Telang Baru.
Pada aspek penyerapan anggaran, Pemkab Barito Timur diingatkan agar meningkatkan realisasi belanjanya yang tahun 2023 hanya 87,60 persen. Karena itu Pj Bupati
diminta untuk membuat peraturan bupati atau surat edaran yang mendorong percepatan penyerapan anggaran di Barito Timur dan terus meningkatkan elektronifikasi kanal-kanal pendapatan dan retribusi daerah serta memastikan timeline proses APBD sesuai dengan Permendagri.
Pada Aspek Perizinan, Pj Bupati Barito Timur diminta untuk menerbitkan seluruh perizinan dan non perizinan secara digital via OSS RBA dan SiCANTIK.
"Ke depannya akan di-follow up pengajuan akun SiCANTIK yang telah diajukan pada November 2023 ke Kominfo dan melakukan Bimtek untuk Aplikasi SiCANTIK agar segera digunakan," terang Indra Gunawan.
Pada aspek kegiatan unggulan, Pj Bupati Barito Timur mengaku telah melakukan Pelayanan Terpadu Keliling (One Day Service), Gercep Bencana (pencairan BTT untuk penanganan bencana), Bartim Zero Stunting (pemberian makanan tambahan), Bartim Digital Payment (Penandatangan Mou Dengan Bank Mandiri untuk penerimaan
pembayaran pajak dan retribusi via QRIS dan EDC), Blusukan Proyek Pembangunan, Penataan Tata Naskah Dinas dan Optimalisasi TTE.
Pada aspek terakhir yaitu pengangguran, Pj Bupati mengungkapkan, jumlah pengangguran di Barito Timur adalah 2.281 jiwa dengan kondisi
pelaksanaan aspek adalah adanya persaingan dengan SDM dari luar Barito Timur dan tidak sesuainya kualifikasi pekerjaan yang tersedia dengan lapangan pekerjaan yang ada.
"Upaya yang akan kita lakukan dalam penanganan pengangguran yaitu membentuk forum pengusaha, bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK), pemberian revolving fund, membuat job fair dan membuat media center informasi lowongan pekerjaan," katanya.
Pada evaluasi triwulan I tersebut, para evaluator menyampaikan apresiasi kepada Pj Bupati Barito Timur atas penyusunan laporan, kelengkapan data penyampaian materi serta partisipasi para pendamping dalam evaluasi tersebut. (BOLE MALO/Y)
