BORNEONEWS, Palangka Raya - Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS, Eddy Abdurachman mengatakan bahwa penyaluran selisih harga biodiesel menjadi upaya BPDPKS dalam menstabilkan harga CPO.
Selisih harga biodiesel ini diatur dalam perjanjian kerjasama pendanaan program mandatory biodiesel tahun 2024 pada 23 Januari 2024 di Jakarta.
Secara langsung, Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurachman, menyerahkan 23 dokumen perjanjian kerja sama antara BPDPKS dengan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati atau BUBBN kepada pimpinan/perwakilan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati.
"Penyaluran selisih harga biodiesel ini tentunya bermanfaat dalam menjaga harga CPO tetap stabil dan terealisasinya mandatory biodiesel yang merupakan kebijakan nasional dan salah satu kebijakan utama pemerintah," kata Eddy dalam keterangan resminya pada Kamis, 25 Januari 2024.
Hal ini juga menurut Eddy dilaksanakan guna memperbaiki neraca perdagangan Indonesia saat ini dengan mengurangi impor minyak solar.
--page
"Serta turut berkontribusi terhadap penurunan gas rumah kaca melalui peningkatan pengembangan energi baru dan terbarukan," tuturnya
Sebagai penutup sambutan Eddy Abdurachman menyampaikan harapannya pada acara kali ini dapat dijadikan moment yang baik bagi semua pihak, pemerintah maupun non pemerintah untuk dapat saling meningkatkan kerjasama, sinergi dan kolaboratif.
"Terutama dalam mensukseskan keberlanjutan program mandatori biodiesel, dan sawit Indonesia pada khususnya untuk menuju kemandirian Indonesia demi terwujudnya langit biru Indonesia," harapnya. (TESTI PRISCILLA/Y)
