PANGKALAN BUN –

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Pemkab Kotawaringin Barat menggelar Orientasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, di Aula Marundau, Bappedalitbang Kobar, Senin, 29 Januari 2024.

Hadir dalam pembukaan kegiatan tersebut, Pj Bupati Kobar Budi Santosa yang diwakili oleh Plh Sekda Kobar Juni Gultom, Ketua DPRD Kobar M Rusdi Gozali, pemateri dari Kemendagri dan juga hadir secara daging dari Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam arahan Pj Bupati Kobar Budi Santosa yang dibacakan oleh Plh Sekda Kobar Juni Gultom, bahwa Penyusunan RKPD 2025 Kobar, harus diselaraskan dengan kebijakan pemerintah Provinsi dan Pusat.

"Maka saya minta seluruh SKPD tingkatkan koordinasi, agar kebijakan di Kabupaten bisa selaras dengan kebijakan Nasional dan Provinsi," kata Juni Gultom.

Jadi, orientasi ini untuk menyelaraskan persepsi dari semua elemen pemerintahan, guna menyamakan arah pandang dan pemahaman terhadap kebijakan prioritas dalam perencanaan pembangunan 2025. Dalam rangka mencapai target pekerjaan 2025.

--page

"Kepada SKPD saya mohon dapat mengkaji mana prioritas utama untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat Kobar, dan sinergi antara kebijakan Nasional, provinsi dan Kabupaten," ungkapnya.

Ia menyampaikan ada beberapa poin yang menjadi prioritas pada RKPD tahun 2025 antara lain, yaitu pertama pengembangan Produk - Produk unggulan industri lokal disertai dengan penguatan promosi, kerjasama dan perluasan pasar.

"Jadi bagaimana dinas teknis bisa mengembangkan produk lokal ini masuk ke supermarket, atau bahkan bisa terjual sampai luar daerah. Jadi pengembangan ini harus dilakukan Dinas teknis," tegasnya.

Selanjutnya, kedua pengembangan infrastruktur digital dan ekonomi strategis dalam menunjang ekonomi. Ketiga, pemenuhan dan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang merata.

Keempat, penguatan pemberdayaan perempuan, tokoh masyarakat dan swasta, dalam paritipasi pembangunan. Dan Kelima, penguatan reformasi birokrasi sesuai dengan tematik grand desain reformasi birokrasi nasional.

--page

"Kami harapkan seluruh SKPD dapat menyampaikan persoalan yang memang menjadi prioritas untuk dapat diselesaikan pada tahun 2025, sehingga bisa kita diskusikan bersama dalam forum ini. Semua ini, tentu muarannya harus untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat Kobar," pungkasnya. (DANANG/j)