BORNEONEWS, Palangka Raya - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Tengah menghadiri dan melaksanakan acara kick-off penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa yang dipimpin Gubernur Kalteng Sugianto Sabran.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di aula Jayang Tingang (AJT) lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Senin, 29 Januari 2024.
Acara yang berlangsung dalam suasana yang penuh antusiasme tersebut menjadi momentum penting dalam menggerakkan sektor pengadaan barang dan jasa.
Dalam kata sambutannya Sugianto mengatakan, pihaknya berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengadaan yang efisien dan transparan. Dirinya juga menuturkan pengadaan barang dan jasa yang ditandatangani mencakup berbagai sektor, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya.
"Keputusan untuk menggelar acara kick-off ini sejalan dengan upaya pemerintah provinsi untuk memberikan dukungan maksimal terhadap pembangunan dan kemajuan di berbagai bidang," katanya.
--page
Ia menyampaikan, pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta dalam menyediakan barang dan jasa yang berkualitas untuk masyarakat. Ia juga menekankan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan pengadaan, sehingga hasilnya dapat memberikan manfaat maksimal bagi warga.
Dalam arahannya, orang nomor satu di Bumi Tambin Bungai ini juga menyampaikan, percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pemerintah sangat penting. Terutama, untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah serta pembangunan sektor-sektor lainnya.
"Dalam pelaksanaan pengadaan proyek Pengadaan Barang dan Jasa, kualitas dan kuantitas agar dapat terjaga dengan baik," tuturnya.
Beberapa poin penting diminta agar menjadi perhatian serius oleh kepala daerah agar mendorong Bank Kalteng menjadi Bank terdepan di Kalteng dan mampu bersaing dengan Bank Swasta maupun Bank Nasional lainnya.
Kemudian, bupati/wali kota agar menyiapkan anggaran penggunaan SPBE di kabupaten/ kota masing-masing. Seluruh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan melalui Pengadaan Secara Elektronik, untuk mempermudah proses, efisiensi waktu dan biaya, serta transparansi.
--page
Lalu, menyiapkan anggaran penyelenggaraan Musrenbang Desa atau Musrenbangdes ialah musyawarah yang diselenggarakan guna diperuntukan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
"Percepatan pembangunan tidak akan tercapai tanpa infrastruktur memadai. Oleh karena itu, pengembangan sarana prasarana infrastruktur adalah salah satu kebutuhan mendesak dalam pembangunan yang harus mendapatkan perhatian serius," tegasnya.
Dirinya juga menekankan, secara khusus kepada Kepala Dinas Kehutanan didukung Bupati untuk pengembangan food estate guna mendukung Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
--page
Selain itu, untuk Dinas Perkebunan agar memetakan budidaya Kakao dan komoditas lainnya sebagai komoditas unggulan.
Dengan tujuan agar kebijakan pembangunan daerah juga harus difokuskan untuk mendukung sektor-sektor unggulan, seperti perikanan dan kelautan, pariwisata, UMKM, dan lainnya.
"Kepada kepala daerah agar mengaktifkan Perda buang sampah. Sehingga, masyarakat harus patuh dengan tidak membuang sampah sembarangan," pintanya.
Adanya penandatanganan kontrak itu diharapkan dapat menjadi langkah awal yang sukses menuju pelaksanaan proyek-proyek yang bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalteng.
Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk pejabat pemerintahan, perwakilan dari pihak swasta, dan stakeholder lainnya. (MARINI/BPSDM/j)
