BORNEONEWS, Palangka Raya - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalteng mengingatkan ada beberapa isu belanja kementerian lembaga di sepanjang tahun 2023.
Dimulai dari kendala yang bersifat tahunan, antara lain berupa kendala administrasi penetapan/ pergantian pejabat pengelola keuangan, dan keterlambatan juknis oleh kementerian lembaga teknis.
Serta kendala pengadaan barang/jasa, yakni lelang lambat dan lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara terpusat.
Kemudian adaptasi satker kementerian lembaga yang kurang cepat terhadap proses Automatic Adjustment (AA) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan, serta RPATA.
“Masih terdapat penumpukan kegiatan yang dilakukan pada triwulan keempat sehingga menunda terwujudnya output dan manfaat belanja pemerintah,” sebut Kanwil DJPb terkait Realisasi I-Account APBN Regional Kalteng s.d. 31 Desember 2023 dalam rilis resminya per Januari 2024.
--page
Namun, walaupun begitu, Kanwil BJPb Kalteng mencatat kinerja Belanja APBN TA 2023 tumbuh Rp8.729,8 M atau 34,2 persen (yoy) yang didorong oleh peningkatan alokasi Transfer ke Daerah (TKD). (HERMAWAN DP/j)
