BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota DPRD Kota Palangka Raya Abdul Hayyi meminta jajaran Pemkot mengawasi ketersedian bahan pokok mulai sekarang. Permintaan ini berlaku untuk pengawasan pendistrisbusian bagi komoditas asal luar daerah agar tidak ada hal merintangi. Sebab jika tidak, tersendatnya pasokan membuat harga melambung jelang masuknya bulan suci Ramadhan.
Permintaan politisi PPP ini diungkapkan Rabu (11/5/2016) usai beberapa hari lamanya dia dan juga anggota wakil rakyat lainnya melakukan reses sebagai bagian libur sidang masasidang I bulan lalu. Secara spesifik, ia meminta Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag).
Upayanya mewanti tersebut dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga beberapa komoditas bahan pokok warga akibat ada distributor, agen, pedagang, atau spekulan yang sengaja menumpuk guna mencari keuntungan pribadi. Ia berharap tidak ada oknum penimbun di Palangka Raya.
“Yang kasihan adalah masyarakat kecil, kan. Karena itu kami minta Diskoperindag agar mewaspadai hal ini. Ada saja upaya oknum yang tidak sehat dengan menaikkan harga semaunya di atas harga pasar yang wajar. Yang perlu diawasi adalahpengawasan jalur barang agar tidak ada oknum yang menstok barang dengan jumlahbanyak,” ungkap Hayyi.
Ia mengaku sedih kalau tiap tahun selalu saja terjadi kenaikan harga. Bahkan ada komoditas harganya melambung walau sebenarnya stok di lapangan mencukupi. Ia khawatir itu buah permainan, bukan gambaran kenyataan di pasar karena barang tidak ada,terbatas, atau sulit didapat.
Sementara itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) belum lama ini melansir adanya praktek kartel atau persekongkolan dan penimbunan beberapa komoditas. Pihak distributor barang yang sudah kena tangkap pihaknya dan harus membayar sanksi denda Rp 200 juta karena terbukti melakukan permainan harga dengan menimbun barang.
KPPU juga mengingatkan, siapapun pelaku penimbunan barang akan disanksi tegas. Nomonal dendanya, bervariasi antara Rp200 juta hingga Rp20 miliar. (ROZIKIN/m)
