BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemko Palangka Raya berkomitmen untuk melakukan intervensi dalam rangka percepatan penurunan kemiskinan ekstrem di wilayahnya.
Hal ini disampaikan oleh Asisten I Setda Kota Palangka Raya, Sahdin Hasan, dalam rapat konsolidasi intervensi penanganan kemiskinan ekstrem.
Dia mengatakan, intervensi yang dilakukan Pemko Palangka Raya meliputi tiga poin strategi, yaitu pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan meminimalkan kantong kemiskinan.
"Kami ingin memastikan tidak ada lagi warga Palangka Raya yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan," katanya, Jumat, 2 Februari 2024.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, angka kemiskinan ekstrem di Palangka Raya sebesar 0,32 persen, atau sekitar 69 jiwa dari total penduduk 215.000 jiwa.
Angka ini menurun dibandingkan tahun 2022, yang mencapai 0,42 persen, atau sekitar 90 jiwa. Namun, Sahdin Hasan mengakui bahwa angka tersebut masih jauh dari target nol persen yang diharapkan oleh Presiden.
--page
Untuk itu, Pemko Palangka Raya terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membuka lapangan kerja, memberikan bantuan sosial, subsidi, keringanan biaya, fasilitas umum, modal usaha, dan bimbingan kewirausahaan bagi masyarakat miskin.
Selain itu, Pemko Palangka Raya juga melakukan pemetaan, pendataan, pengawasan, dan evaluasi secara berkala terhadap kondisi dan perkembangan masyarakat miskin. (HENDRI/R)
