BORNEONEWS - Pangkalan Bun: Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) diminta tidak bersikap pasif, dalam hal penganggaran dana pelaksaaan Pemilihan Bupati 2017 nanti. Sebab, pemerintah daerah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kobar hanya punya waktu kurang lebih sepekan saja, untuk membahas dan menyepakati besaran anggaran untuk Pilkada. Yang ditaksir mencapai Rp20 miliar lebih itu.

Wakil Ketua II DPRD Kobar, Ahmadi Riansyah menganggap pemerintah daerah terkesan lamban menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada. Menurut Ahmadi Riansyah, pemerintah daerah harus lebih aktif mengejar usulan anggaran yang disusun oleh KPU. Sebab, Pilkada Kobar 2017 nanti, bukanlah semata kepentingan KPU. Namun juga kebutuhan seluruh masyarakat Kobar, yang akan memilih pemimpin daerahnya yang baru.

"Jangan menunggu KPU. Harusnya dikomunikasikan secara intensif penyusunan usulan anggaran pilkada itu. Karena waktu yang tersisa tinggal sedikit. Tanggal 22 Mei sudah harus selesai," ujar Ahmadi Riansyah.

Selain waktu yang tinggal sedikit. Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang akan dikucurkan mendanai Pilkada nanti, juga butuh perencanaan dalam hal penganggarannya. Sebab, dana yang disiapkan pemerintah daerah dalam APBD hanya sekitar Rp14 miliar saja. Sedangkan pasca terbitnya Surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02/2016 tentang Standar Honorarium penyelenggara Pemilu. Anggaran Pilkada jadi bertambah besar menjadi Rp20 miliar lebih.

"Kalau memang anggaran yang ada itu hanya Rp 14 miliar. Ya dialokasikan saja dulu peruntukannya. Agar kekurangannya bisa segera dipikirkan. Kemarin, yang diusulkan KPU awalnya Rp25 miliar. Kemudian kalau tidak salah dipangkas jadi Rp20 miliar."

Sebelumnya, Ketua KPU Kobar, Siti Wahidah mengungkapkan, dalam rapat pembahasan anggaran pilkada Kobar di Sekretariat Daerah (Setda), Selasa (3/5) pekan kemarin, besaran anggaran yang diusulkan senilai sekitar Rp25 miliar, ditolak atau tidak disetujui oleh pemerintah daerah. KPU diminta untuk memangkas anggaran pilbup dan mengusulkannya kembali.

"Beberapa waktu kemarin sudah kami ajukan lagi sebesar kurang lebih Rp20 miliar. Saya berharap itu tidak dipangkas lagi. Soalnya kebutuhan anggarannya meningkat untuk honorarium penyelenggara. Karena ada surat dari Menteri Keuangan itu. Selain itu, KPU juga butuh kepastian anggaran dana antisipasi sengketa pilkada yang cukup besar, sekitar Rp1 miliar," ujar Siti Wahidah, Senin (9/5) lalu. (RD/*)