BORNEONEWS, Kotawaringin Timur - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur terpaksa mengurangi item atau jumlah program di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Pasalnya, angka penerimaan Dana Alokasi Umum (DAK) yang sudah ditargetkan dalam APBD murni 2016 dikurangi pemerintah pusat. Selain itu, dana bagi hasil (DBH) pajak kendaraan bermotor belum dibayar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

“Kami sudah menghitung besaran rasionalisasi anggaran. Sehingga diputuskan rasionalisasi sebesar 12% dari total belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kotim 2016,” kata Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga Sekda Kotim Putu Sudarsana, saat rapat rasionalisasi anggaran di ruang rapat paripurna DPRD Kotim, Rabu (18/5/2016).

APBD Kotim 2016 diproyeksikan dengan struktur pendapatan daerah sebesar Rp1,6 triliun. Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp176,173 miliar, dana perimbangan sebesar Rp1,210 triliun, dan lain-lain pendapatan yang sah Rp212,840 triliun. Sedangkan belanja daerah sebesar Rp1,674 triliun.

Belakangan, pendapatan pemerintah pusat yangbersumber dari pajak yang ditargetkan sebesar Rp200 triliun tidak terpenuhi. Sehingga pemerintah pusat mengambil kebijakan memangkas DAK untuk provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia minimal 10%.

“Kalau tidak ada kebijakan pemerintah pusat itu, daerah juga tidak akan melakukan rasionalisasi anggaran. Setelah dihitung kita kekurangan anggaran sekitar Rp71 miliar. Kami sudah menekan dinas pendapatan daerah (Dispenda), namun hanya sanggup menaikkan anggaran sekitar Rp16 miliar,” papar Putu.

Hingga 30 April 2016 realisasi penyerapan APBD baru mendekati 18% dari total belanja Rp1,674 triliun. Meskipun demikian, Putu memastikan setelah rasionalisasi anggaran disetujui DPRD, tidak ada kewenangan SKPD menunda ataupun mengubah program tanpa persetujuan TAPD dan badan anggaran (Banggar) DPRD.

“Jadi SKPD yang melakukan rasionalisasi anggaran dan penundaan program wajib dikoordinasikan secara tertulis kepada bupati, TAPD, dan juga disampaikan ke DPRD,” tegas dia. (RAFIUDIN/N).