BORNEONEWS, Kasongan - Panitia Khusus (Pansus) memberikan 25 rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) ‎anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dikelola Pemerintah kabupaten katingan pada Tahun Anggaran 2015.

Rekomendasi itu disampaikan oleh Ketua Pansus LKPj Karyadi pada rapat paripurna di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Kamis (19/5/2016).

Rapat paripurna tersebut dihadiri Bupati Katingan Ahmad Yantenglie dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ignatius Mantir Ledie Nussa bersama wakilnya Endang Susilawatie Ahmad Yantenglie‎.

"Ada 25 poin rekomendasi dari kami selaku Pansus LKPj tahun anggaran 2015 kepada pemerintah daerah," ujar Karyadi kepada wartawan, usai rapat paripurna.

‎Secara garis besar, jelas Karyadi, rekomendasi yang diberikan menyoroti masalah implementasi visi misi daerah yakni Katingan Cerdas, Sehat dan Terbuka yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2013 - 2018.

"Elemen visi daerah ini yang banyak kami kritisi. Sebab, RPJMD tersebut sudah menyisakan dua tahun anggaran. Untuk itu kegiatan maupun program pemerintah daerah harus mengarah kepada visi daerah," sebutnya.

Terkait visi cerdas, wakil rakyat mengkritisi masalah kondisi bangunan sekolah yang masih banyak tidak layak. Bahkan dewan menyoroti masalah pungutan biaya sekolah yang bertentangan dengan Program Wajib Belajar 12 Tahun. Program itu membebaskan biaya masuk sekolah bagi masyarakat.

Sedangkan pada visi terbuka, lanjutnya, Pansus mengkritisi masalah keberadaan sejumlah akses pembangunan badan jalan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum.

Kemudian, pada visi sehat, legislator Partai Demokrat itu mengkritik masalah keoptimalan instansi terkait dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Masih ada bangunan Puskesmas, Pustu sampai Polindes yang tidak memiliki tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, bahkan perawat.

"Mengenai tiga sektor penting dalam RPJMD ini harus diperhatikan oleh instansi terkait, seperti dinas pendidikan, dinas kesehatan dan dinas pekerjaan umum," pungkasnya.‎ (HAIRUL SALEH/m)