BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota DPRD Provinsi Kalteng Yohannes Freddy Ering meminta distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog diperketat, dengan melibatkan satuan tugas pangan.
Selain itu juga harus rutin melakukan pengawasan kepada pedagang pasar agar menjual sesuai harga eceran tertinggi (HET).
"Pengawasan juga diperketat pada mekanisme distribusi beras SPHP saat disalurkan ke pengecer di pasar-pasar tradisional," katanya, Jumat, 15 Maret 2024.
Para pengecer dilarang melakukan over sak, yakni mengganti kemasan atau memindahkan beras SPHP ke sak atau karung yang lain. Hal ini katanya, ada yang terbukti melakukan pelanggaran agar diberikan sanksi atas pelanggaran ketentuan itu.
"Animo masyarakat dalam membeli beras SPHP sangat tinggi, karena harga lebih murah ketimbang beras jenis lainnya. Makanya hal ini harus ada pengawasan yang ketat satuan tugas pangan setempat," bebernya.
--page
Pengawasan beras SPHP diperketat, guna menanggulangi praktik kecurangan oleh oknum yang berupaya mengambil keuntungan sehingga harga beras tak kunjung turun.
"Saya khawatirnya terjadi pengoplosan beras Bulog. Selain itu, mengganti kemasan beras Bulog dengan karung beras merek lokal premium. Bahkan menaikan harga beras," tandasnya. (MARINI/H)
