BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota DPRD Provinsi Kalteng Ina Prayawati mengatakan, konflik antara masyarakat lokal dan perusahaan di Kalteng terkait pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit kerap terjadi.
Dari sisi perekonomian dan individu, konflik ini merugikan secara signifikan masyarakat lokal karena seringkali menjadi korban, karena mempertahankan wilayahnya agar tidak tergusur.
Ina Prayawati mengatakan, konflik yang dijumpai terkait bagi hasil (plasma) yang tidak memadai, pelaksanaan skema bagi hasil seringkali berujung pada konflik.
"Keluhan ini pada dasarnya muncul dalam tiga bentuk, yaitu pertama beberapa perusahaan tidak merealisasikan lahan plasma seperti yang sudah dijanjikan, kedua lahan plasma direalisasikan, tapi keuntungan yang dibagikan ke masyarakat tidak ada atau terlalu kecil," katanya, Selasa, 26 Maret 2024.
Kemudian yang ketiga, katanya koperasi yang dibentuk untuk mengelola skema plasma tidak berfungsi sebagaimana mestinya, karena anggota masyarakat yang menjalankan koperasi tersebut tidak membagikan keuntungan secara transparan kepada anggotanya.
--page
"Hal seperti ini kerap kali mendapatkan temuan yang ujung-ujungnya konflik. Kami dari dewan mengharapkan adanya sinergitas antara perusahaan dan masyarakat diperkuat untuk meminimalisir terjadinya konflik yang kerap terjadi," bebernya.
Konflik terjadi antara masyarakat dan perusahaan khususnya di Kalteng ini karena disebabkan minimnya sinergitas, terutama perusahaan yang tidak taat menyalurkan hak masyarakat.
"Oleh karena itu, harus ada aturan yang dapat ditaati atau dijalanlan oleh pihak perusahaan baik itu menyalurkan hak maupun memberdayakan masyarakat lokal yang ada disekitar wilayah beroperasi," tandasnya. (MARINI/j)
