PALANGKA RAYA –

BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemerintah berkomitmen terus melakukan hilirisasi kelapa sawit. Langkah ini dilakukan agar tidak hanya terkonsentrasi kepada ekspor bahan baku, namun juga mampu menghasilkan produk akhir.

Hal itu ditegaskan Menteri Koordinator atau Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Nasional Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Jakarta, seperti dalam rilis Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS pada Kamis, 4 April 2024.

Menurutnya, kelapa sawit telah menjadi salah satu komoditas strategis penopang perekonomian nasional.

"Indonesia sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan total produksi lebih dari 56 juta ton dan ekspor mencapai 26,33 juta ton," kata Airlangga.

Pada 2023, nilai ekspor kelapa sawit dan turunannya mampu mencapai USD28,45 miliar atau 11,6 persen terhadap total ekspor non migas, serta menyerap hingga 16,2 juta orang tenaga kerja langsung dan tidak langsung termasuk smallholders.

--page

"Ekspor produk sawit Indonesia tersebut juga telah menjangkau lebih dari 125 negara guna memenuhi kebutuhan pangan, energi, dan berbagai industri hilir lainnya," katanya.

Mempertimbangkan tingginya potensi sawit tersebut, kata Airlangga, pemerintah terus berupaya menciptakan nilai tambah dan mengembangkan industri hilir kelapa sawit agar tidak hanya terkonsentrasi pada bahan baku, namun juga mampu menghasilkan produk akhir.

"Pemerintah terus mendorong mandatori biodiesel yang saat ini sudah mencapai B35 dan sudah diujicobakan untuk B40, dan realisasi penyerapan biodiesel domestik tahun 2023 mencapai 12,2 juta kilo liter. Tentu ini sangat mempengaruhi untuk menyerap penggunaan CPO di dalam negeri," ungkap Airlangga.

BPDPKS sebagai lembaga yang bertugas mengelola dana perkebunan kelapa sawit pun menurutnya mendukung pengembangan produk hilir sawit ini.

Salah satu, caranya dengan melakukan penelitian dan pengembangan bekerja sama dengan lembaga penelitian dan universitas.

"Nantinya, penelitian ini didanai BPDPKS lewat iuran pungutan ekspor yang dikumpulkan dari para pelaku usaha sawit," bebernya. (TESTI PRISCILLA/j)