BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Guna mensosialisasikan tentang pelaksanaan demokrasi bagi generasi muda, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotawaringin Barat (Kobar) menggelar pertemuan dengan para mahasiswa dan dosen Universitas Antakusuma (Untama) di Kantor KPU Kobar, Rabu, 8 Mei 2024.
Ketua KPU Kobar Chaidir menjelaskan hal tersebut merupakan bagian dari perkuliahan diluar kampus yang dilakukan oleh para mahasiswa.
"Para mahasiswa tentunya ingin tahu tentang pelaksanaan demokrasi, khususnya yang ada di Kabupaten Kobar serta berbagai pengetahuan yang berkaitan Pemilu. Tentunya tadi saya bersama anggota KPU Kobar Jaka Wahyu Rahmanto menyampaikan berbagai penjelasan terkait pelaksanaan Pemilu baik itu secara teori maupun prakteknya," jelas Chaidir.
Chaidir menjelasakan pihaknya juga menyampaikan berbagai hal tentang tahapan pemilu hingga sampai penetapan hasil dari pemilu.
"Hal ini tentu sangat berdampak positif baik bagi KPU maupun mahasiswa. Bagi kami ini adalah kesempatan kami untuk mensosialisasikan dan menyampaikan tentang berbagai tahapan khususnya Pilkada yang bakal digelar di tahun ini. Kemudian bagi mahasiswa mereka bisa mendapatkan pengetahuan bagaimana pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada," jelas Chaidir.
--page
Menurut Chaidir, harapannya para mahasiswa tadi juga bisa meneruskan berbagai penjelasan tersebut pada kawan, keluarga dan tetangganya.
"Karena harapannya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Kobar yang bakal digelar 27 November tahun 2024 bisa sesuai harapan. Selain itu kami juga meminta bagi para mahasiswa, dosen dan masyarakat untuk turut serta memantau pelaksanaan Pilkada mulai dari tahap awal hingga akhir," jelas Chaidir.
Chaidir juga menjelaskan dalam kegiatan tersebut juga digelar kegiatan tanya jawab dan menurutnya ada beberapa pertanyaan menarik yang dilontarkankan mahasiswa terkait pelaksanaan pemilu.
"Mereka bertanya kenapa hingga sekarang dalam pemilu masih dilakukan secara manual atau sistem coblos dan tidak menggunakan sistem digital atau e-voting. Tadi kami jelaskan lantaran biaya yang diperlukan untuk tehnik tersebut sangat mahal sedangkan pemilu diadakan dalam waktu singkat. Kemudian saat ini di Indonesia ketersediaan internet, khususnya di daerah terpencil banyak yang belum tercover. Bila ada jaringannya masih belum kuat serta masih banyaknya masyarakat terutama yang berusia lanjut yang masih gagap teknologi. Sehingga hal inilah yang membuat kenapa sistem coblos masih dilakukan dalam pelaksanaan pemilu," jelas Chaidir. (WAHYU KRIDA/J)









