BORNEONEWS, Palangka Raya - Kepala Dinas Pekerjaan umum (DPU) Kalteng, Leonard Samuel Ampung mengatakan pihaknya belum bisa langsung mengggarap Bundaran Besar yang menjadi pusat Kota Palangka Raya dan sekaligus pusat Ibukota Kalteng, seperti yang diminta Gubernur Kalteng Sugianto Sabran.
Masalahnya, kata Leonard, kewenangan pengelolaan Bundaran Besar adalah sepenuhnya di tangan pemerintah kota (Pemkot) Palangka Raya. Karena itu, harus berkordinasi dulu ketika ingin melakukan sesuatu diatasnya meskipun tujuannya baik yakni perbaikan dan pembenahan.
“Kita akan kordinasi dengan Pemkot terlebih dulu, pertama masalah desainnya. Ini untuk persamakan persepsi dulu,” terang Leonard, Senin (30/5/2016).
Ungkapan mantan Kepala DPU Lamandau ini, merespons pernyataan Gubernur Sugianto kala membuka Pawai MTQ pekan lalu, yang merasa miris dengan kondisi Bundaran Besar yang kesannya dibiarkan bertahun-tahun tanpa rehabilitasi. Bundaran bersejarah itu selain kurang terurus juga juga kurang mencerminkan ikon Kalteng.
Leo menegaskan jika sebenarnya penguasaan atas pengelolaan bundaran tersebut murni di pihak Pemkot. Karena itu jikalau pihaknya diminta melakukan rehabilitasi sesuai keinginan sang gubernur baru tersebut, harus ada syaratnya. Yaitu penyerahan aset kepada Pemprov terlebih dulu.
“Kalau mereka (Pemkot) menyerahkan asetnya ini menjadi aset provinsi, barulah kita garap fisiknya. Karena sebenarnya ini (hak dan kewajiban) milik kota, mulai dari perencanaannya, sampai pada pengelolaan, pembersihan, rehabilitasi, semua adalah Pemkot. Jadi kalau da dorongan dari pak gubernur tadi, ya harus kordinasi dengan walikota dulu,” tandas dia.
“Memang, kita ini tidak ada ciri khas atau icon kita tidak kelihatan di bundaran besar itu. Sehingga jika diserahkan ke Provinsi, ya nanti kita akan minta mamsukan dari berbagai komponen masyarakat, terutama tentang ikon Kalteng yang mewakili 14 kabupaten/kota,” sambungnya.
Sementara itu beberapa tahun yang lalu, saat era Gubernur Teras Narang, polemik pembangunan bundaran besar itu sudah menjadi polemik dan mencuat ke publik. Pemkot sudah mau merehabilitasi kawasan bundaran itu, namun disisi lain Provinsi juga berkeinginan merehabnya. Namun rencana itu hanya bergulir begitu saja tanpa realisasi lantaran tidak kunjung ada titik temu. (ROZIKIN/m)
