BORNEONEWS, Palangka Raya - Akumulasi penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek di Kalimantan Tengah mencapai Rp34,5 triliun. Sedangkan penyaluran kredit berdasarkan lokasi bank hanya setengahnya atau sekitar Rp16 triliun. Untuk mempertahankan keadaan ini, pemerintahan baru, Gubernur Sugianto Sabran-Wagub Habib Said Ismail, agar menjaga stabilitas Kalteng.
"Stabilitas adalah bahasa sederhana, tapi dampaknya luar biasa karena memberi kepastian dalam investasi sehingga perkembangan ekonomi di Kalteng akan semakin pesat," kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalteng, Muhammad Nur, di Palangka Raya, Selasa (31/5/2016).
Anggota Tim Kajian Ekonomi Moneter BI Kalteng, Azhari Novi Sucipto mengatakan, berdasarkan kajian growht diagnostic 2015 yang BI Kalteng lakukan, ada 3 hal yang harus dibenahi guna menjaga minat investor menanamkan modal di provinsi berjuluk Bumi Tambun Bungai ini.
Pertama, pembenahan bidang infrastruktur yang masih memiliki beberapa kendala, di antaranya pasokan listrik atau rasio elektrifikasi yang berdasarkan data PLN masih terendah se-Kalimantan. Belum adanya pelabuhan untuk ekspor barang, sehingga masih melalui pelabuhan dari daerah lain seperti Kalimantan Selatan. Hingga panjang jalan yang belum sesuai luas wilayah di Kalteng.
Kedua, Sumber Daya Manusia (SDM) atau tenaga kerja yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng masih didominasi lulusan SD dan SMP serta mayoritas bekerja di sektor pertanian yang mengandalkan tenaga.
Menurut data BPS, hal ini terjadi karena produktivitas infrastruktur penunjang peningkatan SDM di Kalteng hanya lebih tinggi dari Kalimantan Barat namun masih lebih rendah dibanding Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.
"Pembenahan terakhir yang harus dilakukan pemerintah, di bidang birokrasi perijinan, baik itu usaha dan lainnya. Untuk hal ini sudah dimulai melalui pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP," terangnya.
Soal Non Performing Loans (NPL) atau kredit bermasalah di Kalteng pada 2016, Novi mengakui telah terjadi peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Namun hal tersebut terjadi bukan karena adanya penerima kredit yang korup tapi karena pengaruh perlambatan ekonomi global yang membuat permintaan ekspor menurun serta merosotnya nilai jual komoditas batu bara.
"Kenaikan NPL memang telah menjadi trend karena berlangsung di seluruh Indonesia. Tapi Kalteng masih aman dan tidak terpengaruh, karena NPL di Kalteng saat ini tercatat baru 2,69 persen dan masih jauh dari ambang batas maksimal yang ditetapkan BI, yaitu sebesar 5 persen," tutup Azhari. (TESTI PRISCILLA/N).
