BORNEONEWS, Palangka Raya - Gubernur Kalteng Sugianto Sabran melalui Sekda Kalteng Nuryakin menyebut, pelaksanaan APBD Kalteng tahun anggaran 2023 telah diselaraskan dengan dengan prinsip keadilan dan kehatian-hatian, serta lebih fokus pada peningkatan pembangunan.
"Baik infrastruktur, pengembangan konektivitas destinasi pariwisata, ekonomi hijau dan sertifikat masyarakat adat untuk Kalteng Elok, rumah ibadah, institusi pendidikan keagamaan dan komunitas adat, mempercepat pengembangan kawasan food estate, dan pemulihan ekonomi, serta peningkatan Koperasi dan UMKM," kata Nuryakin saat membacakan pidato pengantar Gubernur Kalteng pada Rapat Paripurna ke 4 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024 DPRD Kalteng, Senin, 3 Juni 2024.
Pada kesempatan itu juga Nuryakin menyampaikan secara ringkas mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kalteng tahun anggaran 2023.
Nuryakin mengatakan anggaran pendapatan yakni sebesar Rp 6,6 triliun lebih dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 6,730 triliun lebih atau 101,96 persen.
Adapun anggaran pendapatan itu yaitu terdiri atas PAD direalisasikan Rp 2,589 trilliun lebih, atau 106,48 persen dari target Rp 2,432 triliun lebih, Pendapatan Transfer direalisasikan Rp 4,127 triliun lebih, atau 99,17 persen dari target Rp 4,162 triliun lebih, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah Rp 12 miliar lebih, atau 208,92 persen dari target Rp 5 miliar lebih.
--page
Kemudian anggaran belanja sebesar Rp 7,309 triliun lebih, dengan realisasi sampai 31 Desember 2023 yakni sebesar Rp 6,326 triliun lebih atau 86,54 persen.
Secara rinci anggaran belanja tersebut terdiri atas Belanja Operasi direalisasikan Rp 3,412 triliun lebih, atau 84,80 persen dari target Rp 4,024 triliun lebih, Belanja Modal sebesar Rp 1,537 triliun lebih atau 86,38 persen dari target Rp 1,780 triliun lebih, Belanja Tidak Terduga Rp 11 miliar lebih atau 10,15 persen dari target Rp 109 miliar lebih, dan Belanja Transfer direalisasikan sebesar Rp 1,365 triliun lebih, atau 97,81 persen dari target Rp 1,395 triliun lebih.
Sedangkan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau SiLPA tahun berkenaan yaitu sebesar Rp 1,113 triliun lebih, dan neraca Pemprov Kalteng per 31 Desember 2023 dengan total aset sebesar Rp 15 triliun lebih, total kewajiban pemprov Rp 313,212 miliar lebih, dan total Ekuitas Rp 14,687 trilliun lebih.
"Kami juga menginformasikan bahwa naskah lampiran LKPD yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan operasional, dan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang sudah dilakukan perbaikan dan koreksi, sesuai hasil temuan pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Kalteng," tukasnya. (DONNY D/H)
