BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Sekolah Dasar Negeri 2 Raja, Pangkalan Bun acapkali jadi ajang pesta minuman keras dan berpacaran oleh para remaja yang memanfaatkan remangnya penerangan di samping Lapangan Tugu.
Pihak sekolah, pada pagi harinya banyak menemukan sisa-sisa botol miras dan puntung-puntung rokok berserakan di halaman sekolah. Penyebabnya adalah, rendahnya pagar yang mengelilingi lingkungam sekolah, sehingga remaja putra dan putri yang mencari tempat memadu kasih dengan mudah meloncati pagar tersebut.
Pihak sekolah sudah mengajukan usulan kepada pemerintah daerah melalui Disdikpora Kabupaten Kotawaringin Barat agar sekolah mereka mendapat anggaran untuk memperbaiki pagar tembok yang ada. Namun hingga sekarang usulan tersebut belum terealisasi.
Selain itu, keinginan sekolah mempercantik sekolah guna menyambut Festival Keraton Nusantara juga mempertebal keinginan sekolah untuk memperbaiki pagar tersebut.
"Kami prihatin dengan seringnya murid sekolah kami menemukan botol-botol miras, bahkan juga dijadikan tempat pacaran," beber Kepala Sekolah SDN 2 Raja, Susilawati, di ruangannya, Selasa (7/6/2016).
Permintaan Dana Swadaya menimbulkan polemik
Berangkat dari kondisi tersebut, pihak sekolah, komite sekolah dan para orang tua wali murid SDN 2 Raja Pangkalan Bun, menggelar pertemuan untuk membicarakan pembangunan pagar sekolah. Dalam rapat komite tersebut disepakati bahwa pembangunan melalui dana swadaya para orang tua wali murid.
Dari 219 murid SDN 2 Raja, dari kelas 1 hingga kelas VI di minta dana swadaya sebesar Rp200.000 per siswa. Pembayaran tersebut dapat dicicil hingga Oktober 2016.
Namun besarnya dana swadaya yang dibebankan per murid tersebut memicu polemik. Salah satu orang tua murid, sebut saja Suci mengeluhkan besarnya dana swadaya yang harus dibayar.
"Kalau Rp200.000 per orang dikalikan 219 murid jumlahnya mencapai Rp43 juta lebih. Bahkan murid diancam bahwa rapornya tidak akan diberikan kalau tidak melunasi dana swadaya tersebut," kata Suci di kediamannya, Kelurahan Baru.
Kepala Sekolah SDN 2 Raja membantah polemik terkait dana swadaya tersebut. Ia beralasan tidak memungut uang dari murid, tetapi uang swadaya tersebut merupakan kesepakatan antara komite sekolah dengan orang tua murid.
Ia merasa heran, kenapa masih ada orang tua yang merasa keberatan dengan kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Ia juga membantah kalau pihak sekolah mengancam akan menahan rapor murid yang belum membayar swadaya. (KOKO SULISTYO/m)








