BORNEONEWS, Tamiang Layang - Sebuah lampiran undangan pengarahan bagi bakal calon kepala daerah se-Kalimantan Tengah dari Partai Golkar beredar di media sosial dan menjadi pembahasan netizen. Salah satu dari sebelas nama yang tercantum pada lampiran tersebut adalah H Supriatna, Bakal Calon Bupati Barito Timur.
Pembahasan menjadi ramai karena ada yang menganggap daftar bakal calon kepala daerah dari Partai Golkar itu masih dapat berubah termasuk nama Supriatna.
Saat dikonfirmasi Ketua DPD Partai Golkar Barito Timur itu membenarkan keaslian lampiran surat undangan pengarahan dari Partai Golkar untuk bakal calon kepala daerah se-Kalteng itu.
"Jadi memang daftar nama pada undangan tersebut benar dan saya diundang sekaligus menghadiri kegiatan pengarahan di Palangka Raya yang pembekalannya dilakukan oleh Wakil Ketua Umum Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung," kata Supriatna di Tamiang Layang, Jumat, 21 Juni 2024.
Pengarahan itu, lanjut Dia, dihadiri oleh 9 bakal calon bupati, 1 bakal calon walikota dan 1 bakal calon gubernur.
--page
"Pada acara ini khusus kami diberikan pengarahan oleh beliau (Ahmad Doli Kurnia Tanjung) tentang bagaimana memenangkan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah 2024) ini. Jadi lampiran surat undangan yang beredar itu sudah benar dan setiap kabupaten bakal calon bupati yang diundang hanya satu orang," paparnya.
Terkait kemungkinan daftar nama itu berubah, Supriatna menjelaskan bahwa hal seperti itu belum pernah terjadi sejak tahun 1998 dia menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Barito Selatan hingga sekarang di Barito Timur. Dia menegaskan, Partai Golkar selalu berpedoman dan mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) maupun petunjuk organisasi.
"Usulan bakal calon bupati itu sifatnya berjenjang dari kecamatan, kabupaten, provinsi lalu ke pusat dan setelah diolah dan jadilah seperti itu. Saat ini sedang terus diproses dan saatnya nanti akan diberikan rekomendasi, hanya saja rekomendasi ini belum bisa diterbitkan karena belum dilaksanakan rapat secara khusus dengan KPU maupun Kemendagri terkait format rekomendasi untuk bakal calon kepala daerah. Nanti kalau sudah disepakati oleh KPU partai akan mengeluarkan rekomendasi untuk bakal calon kepala daerah," terangnya.
Menurut Supriatna, di Partai Golkar tidak ada istilah potong kompas atau seseorang langsung berurusan ke pusat, apalagi dengan membawa sejumlah uang untuk membeli partai.
"Jika ada yang menyebar isu seperti itu biasanya orang yang tidak paham mekanisme di internal Partai Golkar," ujarnya. (BOLE MALO)
