BORNEONEWS, Sampit - Terangnya lampu yang bersumber dari aliran listrik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) belum dirasakan secara merata oleh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Hal ini diharapkan menjadi perhatian pemerintah pusat.
"Kemarin saat saya di pusat saya sempat berkeras bahwa Rp3.500 triliun APBN masak Rp2,4 triliun untuk PLN se-Kalimantan Tengah (Kalteng) tidak teranggarkan," kata Bupati Kotim Halikinnor, Jumat, 21 Juni 2024.
Hal itu ia sampaikan saat audiensi dengan Manager PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Pangkalan Bun Presly Silaen di Rumah Jabatan Bupati.
Dirinya berharap pemerintah pusat punya perhatian karena Kalteng merupakan wilayah provinsi terluas se-Indonesia setelah Papua pemekaran. Kalteng khususnya Kotim memiliki Sumber Daya Alam (SDA) melimpah sehingga perlu perhatian untuk listrik dan infrastruktur jalan.
Adapun di daerah ini masih terdapat 25 desa belum teraliri listrik. Berbagai upaya telah ia tempuh untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kotim diantaranya yaitu berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan Gabungan Pengusaha Perkebunan Indonesia (GPPI) Kotim.
--page
"Saya sudah bertemu GPPI agar perusahaan memberikan dayanya, memang tidak bisa dilakukan langsung kepada masyarakat harus melalui PLN semoga dlam waktu dekat 25 desa segera teraliri listrik hingga ke pelosok," ujarnya.
Ia berharap, kolaborasi dan sinergitas pemerintah daerah dengan PLN UP3 Pangkalan Bun dapat mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di desa-desa tersebut hingga ke pelosok.
Karena listrik merupakan salah satu hajat hidup masyarakat dan kebutuhan yang sangat mendasar yang berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat.
"Keinginan seperti itu, tetapi kita tidak bisa menjamin karena ini bukan ranah pemerintah daerah sepenuhnya tapi ini ranah PLN dan pemerintah," tandasnya. (DEWI PATMALASARI/j)
