BORNEONEWS, Sukamara - Penjabat Bupati Kaspinor Sukamara memberikan tanggapan atas pemandangan umum 4 fraksi yang ada DPRD setempat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2023.
"Saya mulai dengan tanggapan atau penjelasan atas pemandangan umum dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat. perhatian dan diterima serta disetujuinya Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sukamara tahun anggaran 2023 yang kami sampaikan untuk dilanjutkan pada tahap pembahasan selanjutnya," kata Kaspinor, Senin, 24 Juni 2024.
Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Kabupaten Sukamara semakin memperkuat komitmen bersama jajaran pemerintah kabupaten dan juga DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan bertanggung jawab.
"Perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah akan terus kita evaluasi dan lakukan perbaikan, sejalan dengan saran, masukan dan harapan yang disampaikan oleh fraksi Hanura," ujar Kaspinor
Tanggapan terhadap pemandangan umum fraksi partai golongan karya, bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Sukamara berupaya melakukan upaya-upaya yang serius, terukur dan tepat sasaran dalam menangani permasalahan pengangguran dan pengentasan kemiskinan.
--page
"Terhadap pemandangan umum fraksi Gerakan Kebangkitan Persatuan Indonesia, berkaitan dengan BUMD milik pemerintah Kabupaten Sukamara, tentu semangat dibentuknya BUMD kita adalah selain memberikan pelayanan kepada masyarakat juga dapat menjalankan bisnis dengan baik dan sehat, sehingga dapat berkontribusi dalam memberikan Pendapatan Asli Daera,"
Lanjutnya, dalam pelaksanaannya, pemerintah kabupaten selaku pemegang saham mayoritas dan sebagai pemilik modal selalu melakukan evaluasi secara berkala terhadap capaian dan kinerja BUMD baik capaian kinerja manajemen maupun proses bisnis yang dijalankan sesuai dengan kewenangan yang kita miliki berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Sedangkan terhadap pemandangan umum Fraksi Amanat Nasional Perjuangan Persatuan Indonesia, bahwa dalam pelaksanaan anggaran setiap tahunnya, Pemkab terus berupaya melakukan peningkatan pengawasan dan perbaikan terhadap pelaksanaan anggaran dan pembangunan, serta menjadi harapan kita bersama, pencapaian yang telah kita dapatkan, juga harus diikuti dengan peningkatan kinerja.
"Pemkab fokus pada program dan kegiatan prioritas yang dapat menghasilkan pembangunan yang berkualitas, mampu menggerakkan pertumbuhan dan kegiatan perekonomian serta berdampak pada kemajuan daerah, kedepannya kita akan perkuat sumber daya pendukung yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah, baik sumber daya aparatur, penguatan regulasi dan peningkatan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dalam peningkatan PAD kita," tukas Kaspinor. (fah)
