BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Usai menggelar pertemuan dengan pimpinan PT. Citra Borneo Utama (CBUT), Tbk, PTm Sawit Sumbermas Sarana (SSMS), Tbk - Citra Borneo Indah (CBI) Group yang merupakan rangkaian kunjungan kerja spesifik komisi VII DPR RI dalam rangka peninjauan kawasan industri, bersama direktur jenderal industri agro dan direktur jenderal ketahanan, perwilayahan dan akses industri internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian RI, Kamis, 4 Juli 2024, anggota Komisi VII Mukhtaruddin menjelaskan terkait apa saja kegiatan pihaknya hari itu.
Menurut Mukhtaruddin, kunjungan Komisi VII DPR RI PT. KPC dan kemudian dilanjutkan ke PT. CBUT, Tbk - CBI Group bertujuan untuk mengetahui bagaimana progres daripada proses hilirisasi industri yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Kobar.
"Kemudian kunjungan kami ke CBI Group konteksnya kami juga mendorong dan mendukung hilirisasi sektor bisnis perkebunan kelapa sawit. Karena ini juga merupakan industri strategis dan penting yang menopang menyokong perekonomian nasional," jelas Mukhtaruddin.
Karena, menurut Mukhtaruddin, komoditas sawit juga memiliki kontribusi yang besar terhadap APBN yang tentunya berpengaruh pada pembangunan negara.
"Untuk itu kami di Komisi VII yang membidangi masalah energi pertambangan industri ya dan riset sangat konsen sekali dengan hilirisasi, baik terhadap komoditas sawit maupun hilirisasi mineral. Sehingga dalam kunjungan hari ini kami coba berdiskusi dan menginventarisir berbagai persoalan terkait pengembangan industri sawit," jelas Mukhtaruddin.
--page
Mukhtaruddin mencontohkan, dalam diskusi bersama pimpinan PT. CBUT, Tbk , PT. SSMS, Tbk - CBI Group pihaknya mendapat masukan terkait tumpang tindih permasalahan yang terjadi di upstream, lantaran adakewenangan di pusat maupun di pemerintahan daerah.
"Kemudian hal lain yang dianggap menjadi kendala adalah Levy atau pungutan ekspor, karena bisa mempengaruhi minat investor terhadap terhadap industri sawit. Selain itu yang masalah infrastruktur misalnya alur sungai yang di Kumai. Tentunya dengan kondisi yang ada, pengerukan sangat perlu dilakukan agar komoditas yang ada bisa langsung diangkut, menggunakan kapal secara langsung dari pabrik, tanpa harus menggunakan kapal angkut yang terpaksa harus tambat di laut yang tingkat kedalamannya cukup," jelas Mukhtaruddin.
Bila kendala tersebut bisa diselesaikan, lanjut Mukhtaruddin, maka bisa memperkecil cost atau biaya dalam hal ekspor komoditas.
"Untuk mengatasi masalah kedalaman alur sungai Kumai ini, kedepan nanti kita akan coba bikin konsorsium yang terdiri dari beberapa perusahaan yang biasa menggunakan jalur sungai tersebut. Bila hal tersebut bisa terwujud dan alur sungai tidak lagi menjadi kendala harapannya kapal besar bisa langsung masuk sandar ke pelabuhan untuk mengangkut komoditas ekspor," jelas Mukhtaruddin. (WAHYU KRIDA/j)
