BORNEONEWS, Sampit - Anggota DPRD Kotawaringin Timur Riskon Fabiansyah mengatakan, keberadaan tenaga kesehatan (nakes) terutama di daerah polosok atau pedalaman merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Maka dari itu, dirinya pun mendorong pemerintah daerah untuk dapat lebih memperhatikan kesejahteraan para nakes yang bertugas di wilayah pedalaman.
"Kesejahteraan nakes yang bertugas di wilayah pedalaman harus menjadi perhatian pemerintah. Saya melihat saat ini masih banyak nakes yang belum sejahtera, padahal mereke memiliki tugas mulia dan penting bagi masyarakat di pelosok," Kata Riskon Fabiansyah, Sabtu, 6 Juli 2024.
Riskon menilai nakes memiliki peranan penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang sehat. Dan mereka juga merupakan garda terdepan dalam menyukseskan program pemerintah pada sektor kesehatan.
Oleh sebab itu, para nakes tersebut pantas untuk mendapatkan apresiasi dari pemerintah dari segi kesejahteraannya. Selain itu, pemerintah harus memberikan tunjangan khusus untuk mereka yang sudah bertugas di pedalaman.
--page
"Karena tidak semua orang bisa dan mau bertugas di pedalaman yang berakibat pada tidak meratanya sebaran nakes antara perkotaan dan pedalaman yang ada di wilayah Kotim," Ucapnya
Dirinya juga mengungkapkan, kondisi di lapangan memang ada kendala-kendala tertentu yang menyebabkan para nakes ini tidak betah bertugas di pedalaman salah satunya adalah minimnya fasilitas penunjang.
Menurutnya, permasalahan fasilitas penunjang di pedalaman ini juga wajib diperhatikan oleh pemerintah mengingat kebutuhan tugas dan tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan mereka yang bertugas didalam kota atau tempat yang mudah dijangkau.
"Pemerintah juga harus menjamin fasilitas pendukungnya seperti rumah dinas dan kendaraan operasional untuk mendukung mereka dalam melayani masyarakat. Jika masalah-masalah ini tidak selesai, maka wajar para nakes memilih di perkotaan. Kehidupan di Kota menjanjikan kehidupan yang lebih baik, kemudahan, sarana, dan lain sebagainya," ungkapnya.
Dirinya juga menyoroti pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang selalu mengalami keterlambatan. Dirinya mempertanyakan kinerja pemerintah daerah dalam menindaklanjuti setiap usulan atau catatan yang sudah sering disampaikan dalam agenda rapat.
--page
Padahal laporan dan daftar masalah telah ada dan berulang setiap tahunnya. Yang diperlukan saat ini adalah system penyelesainnya yang komprehensif dan perlu dilakukan dengan segera.
"Oleh sebab itu, saya meminta agar masalah ini bisa segera diselesaikan oleh pemerintah daerah. Apabila semuanya telah terpenuhi, maka akan dapat membuat mereka termotivasi untuk mengabdi memberikan yang terbaik untuk masyarakat," Tutupnya (Ari)
