BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Menjelang tahun politik, Indonesia harus mewaspadai potensi kerawanan sosial. Situasi global saat ini menunjukkan berbagai wilayah tengah menghadapi konflik, termasuk ancaman perang asimetris atau perang yang dilancarkan oleh kelompok tertentu, dengan tujuan merusak pola pikir rakyat melalui isu-isu yang memicu konflik.
Ancaman ini harus diwaspadai agar tidak terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Metode pencegahan dini dengan menerapkan falsafah Huma Betang, yaitu hidup dalam kebersamaan di tengah perbedaan, serta menyatukan frekuensi antar golongan masyarakat, ormas, dan instansi TNI/Polri, dipastikan dapat menangkal ancaman tersebut.
Wendi S. Loentan, tokoh pemuda Dayak Kalimantan Tengah, asal Kabupaten Kotawaringin Barat mengungkapkan, bahwa situasi konflik melalui metode perang asimetris harus diwaspadai oleh semua pihak, baik lapisan masyarakat maupun pemerintah daerah.
"Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dan tidak terbendung, dapat menjadi alat para pihak dalam melancarkan pola perang asimetris ini, khususnya menjelang tahun politik, termasuk di masyarakat Kalteng," sebut Wendi, Minggu, 6 Juli 2024.
Ia, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Gerdayak Kobar menambahkan, bahwa informasi viral di media sosial maupun pemberitaan di media massa tentang konflik yang terjadi di masyarakat, baik konflik antar kelompok masyarakat hingga antara sesama oknum aparat penegak hukum, menjadi perhatian banyak pihak, termasuk dirinya.
--page
"TNI/POLRI adalah garda terdepan yang diharapkan lebih solid lagi. Harapan saya sebagai rakyat adalah menghindari perselisihan. Kebersamaan TNI/POLRI adalah modal utama yang harus selalu dikuatkan untuk menjaga negeri ini dari ancaman yang kapan saja dapat muncul," imbuhnya.
Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan menjelang tahun politik adalah penyebaran informasi di media sosial seperti Facebook, TikTok dan WhatsApp yang terkadang rawan digunakan oleh kelompok radikal, dalam menyebar kabar bohong atau hoaks.
"Ancaman seperti ini harus diperhatikan secara serius oleh pihak terkait, khususnya oleh pemerintah di masa jelang tahun politik yang rawan akan terjadinya gesekan," ucap Wendi.
Menyikapi potensi kerawanan sosial menjelang tahun politik, Wendi mengharapkan pemerintah daerah melalui Kesbangpol aktif membangun jaringan komunikasi dengan ormas yang ada di daerah.
Meningkatkan kewaspadaan sejak dini dengan melibatkan pihak terkait seperti TNI dan Polri, ormas, tokoh adat, dan tokoh agama. Sehingga isu yang berpotensi menimbulkan konflik dapat dicegah dan diantisipasi sejak dini.
--page
Wendi, yang juga anggota Kader Bela Negara Kalteng angkatan pertama tahun 2017 mengungkapkan, bahwa Kalteng dihuni oleh masyarakat dengan banyak latar belakang sosial, budaya, agama, dan suku dengan adat istiadat yang berbeda.
Oleh karena itu, perlu ditingkatkan komunikasi dan silaturahmi di masyarakat, dalam rangka menghadapi perkembangan di era teknologi informasi yang semakin cepat.
"Dengan penerapan falsafah Huma Betang, kita dapat menjaga keharmonisan dan mencegah potensi konflik yang mungkin timbul. Kebersamaan dan saling menghormati adalah kunci utama dalam menjaga ketentraman di Kalteng," pungkasnya. (DANANG/H)
