BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Jalan poros dari Pangkalan Lima menuju Pelabuhan Tempenek di Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), kondisinya rusak berat.
Padahal jalan poros itu merupakan akses utama warga Desa Natai Raya, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, baik menuju Kecamatan Kumai atau pun ke Kota Pangkalan Bun.
Jalan poros tersebut juga menjadi jalur sibuk bagi penumpang kapal dari Kecamatan Pangkalan Lada dan Pangkalan Banteng yang akan mudik lebaran ke Pulau Jawa. Selain itu, distribusi sembako dan kebutuhan pertanian lain seperti pupuk dalam jumlah besar juga melewati jalur tersebut.
Dengan padatnya arus lalu lintas yang melewati jalur tersebut tentu menjadi sangat rawan terhadap kecelakaan dan kerusakan armada mobil atau jenis kendaraan tonase bongsor.
Pantauan Borneonews, jalan tersebut bukan hanya berlubang, becek dan berlumpur tetapi aspal selebar badan jalan di titik tertentu juga sudah terkelupas. Tepatnya, sebelum gerbang Desa Natai Raya, akibatnya truk dan mobil terlihat mengantri satu persatu bergantian saat melintas dititik itu.
Supri, salah seorang supir truk harus mengeluarkan uang ekstra untuk membeli tanah guna menimbun beberapa titik jalan yang berlubang. Menurutnya, hal itu dilakukannya karena sejak lama jalan tersebut kondisinya rusak dan tidak ada perbaikan dari pemerintah.
"Namanya jalan ini menjadi akses kami setiap hari, kalau terus dibiarkan kami juga yang repot saat melewatinya, bukan hanya saya teman-teman juga banyak yang menyumbang tanah latrit untuk timbunan," ujar Supri sambil meratakan tanah yang diturunkan dump truck menggunakan cangkul, Minggu (12/6/2016).
Sementara itu Badan Perwakilan Desa (BPD), Desa Natai Raya, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), tidak bisa berbuat apa-apa menyikapi buruknya kondisi jalan tersebut. Ia mengaku bahwa jalan tersebut adalah jalan provinsi sehingga ia merasa kesulitan saat mengusulkan perbaikan jalur tersebut.
Ia juga mengatakan, pemerintah daerah juga sudah tahu dengan kondisi jalan menuju permukiman mereka karena banyak orang pemerintahan yang melewati jalur tersebut.
"Mau bagaimana lagi, itu jalur provinsi tetapi seharusnya jalur poros yang menghubungkan aktifitas pelabuhan dan permukiman masyarakat layaknya harus nyaman di lalui saat dilintasi kendaraan," pungkas Tanjung. (KOKO SULISTYO/m)
