BORNEONEWS, Palangka Raya - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi salah satu masalah lingkungan rutin terjadi di Kalteng tiap tahun. Kondisi cuaca yang panas serta lahan gambut menjadi perpaduan yang berbahaya jika tidak dikelola dan dijaga dengan baik.
Bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan gambut menjadi salah satu momok menakutkan. Tentu masih ingat saat tahun 2015 dan 2019. Cahaya matahari menguning, asap pekat, nafas berat, bahkan jarak pandang sangat minim.
Kondisi udara masuk pada level membahayakan kesehatan. Indikator alat pengukur kualitas udara Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) menunjuKkan warna merah menyala.
Anak-anak banyak terserang infeksi saluran pernapasan, sekolah sampai diliburkan, bahkan beberapa orang sampai mengungsi ke provinsi tetangga untuk mencari udara yang lebih segar.
--page
Tentu semua sepakat hal ini tidak boleh terulang lagi. Tahun ini semua kalangan nampak bersama-sama berusaha mencegah bencana kabut asap.
Mulai dari pemerintah dengan Badan Penanggulangan Bencana, Pemadam Kebakaran, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Manggala Agni, sampai masyarakat melalui organisasi peduli api.
Di Kalteng tercatat telah diaktifkan pos lapangan. Pos, sebagai langkah antisipatif dan gerak cepat pencegahan serta penanggulangan kebakaran. Termasuk penyiagaan personil Satuan Tugas (Satgas) Karhutla.
Pelaksanaan patroli pencegahan dan pemadaman dini rutin dilakukan untuk mendeteksi titik-titik api. Patroli dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari berbagai unsur, termasuk TNI, Polri sampai masyarakat.
Modifikasi cuaca
Teknologi juga memainkan peran penting dalam upaya penanggulangan karhutla di Kalteng. Salah satunya adalah penggunaan teknologi modifikasi cuaca untuk menghasilkan hujan buatan, membasahi lahan gambut.
--page
Seperti yang telah dilakukan Badan Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Mereka memulai operasi modifikasi cuaca (OMC) di wilayah Kalteng mulai dari 6 -15 Juli 2024. Bertapatan dengan awal peralihan musing penghujan ke musim kemarau.
Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan juga diberlakukan. Pemerintah Kalteng bekerja sama dengan aparat penegak hukum menangkap dan menghukum pelaku pembakaran hutan dan lahan.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mengurangi kasus karhutla di masa mendatang. Selain langkah-langkah teknis dan hukum, edukasi dan keterlibatan masyarakat juga menjadi fokus penting.
Selain itu, pemerintah dan berbagai organisasi non-pemerintah mengadakan berbagai program edukasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya karhutla dan pentingnya menjaga lingkungan.
Masyarakat juga diajak untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan pemadaman api melalui pelatihan dan pembentukan komunitas peduli api.
--page
Siagakan 100 lebih Pos Lapangan dan 1045 personel Satgas Karhutla
Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Kalteng telah berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Balai Pengendalian Perubahan Iklim (BPPI) serta BRGM.
“Potensi yang susah kami petakan, BPBD ada 60 pos yang diaktifkan, Dinas Kehutanan sekitar 69 pos, demikian dengan BPPI dan DLH serta BRGM,” tutur Kepala BPBPK Kalteng, Ahmad Toyib melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Alpius Patanan.
“Di lapangan ada sekitar 1045 orang yang berpotensi melaksanakan upaya pengendalian selama kurang lebih 90 hari kedepan,” tambahnya.
Tim gabungan ini memiliki tugas utama meminimalisir potensi karhutla, dengan melakukan patroli pencegahan, sosialisasi dan jika ada kebakaran sedini mungkin bisa dipadamkan.
Alpius mengakui dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan diperlukan peran bersama dari semua kalangan. Termasuk dari pemerintah baik dari pusat sampai ke daerah.
--page
Semuanya akan dilakukan evaluasi selama 90 hari berjalan, jika diperlukan akan ditetapkan peningkatan status siaga darurat. Langkah ini penting jika terjadi kedaruratan untuk mengusulkan perbantuan water bombing.
“Komitmen bapak Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran tetap sama, mewujudkan Kalteng bebas asap untuk masyarakat Kalteng,” tegasnya. (HERMAWAN/J)
